Malaysia Larang UNHCR Bertemu Pengungsi, Pencari Suaka Sebut PBB

KUALA LUMPUR — Badan pengungsi PBB (UNHCR) mengatakan pemerintah Malaysia tidak mengizinkan mereka untuk bertemu dengan para pengungsi dan pencari suaka yang ditahan selama lebih dari setahun karena negara itu menindak para migran yang tidak berdokumen.

UNHCR mengatakan kepada Reuters, Rabu, bahwa mereka tidak diizinkan untuk mengunjungi pusat-pusat tersebut sejak Agustus 2019, tanpa disertai alasan yang jelas.

“Sayangnya hal ini menghalangi UNHCR untuk melihat orang-orang yang ditahan untuk menentukan mereka yang membutuhkan perlindungan internasional dan untuk mengadvokasi pembebasan mereka,” kata UNHCR kepada Reuters dalam komentar yang dikirimkan melalui surat elektronik.

“Kami sadar dan prihatin bahwa masih ada dalam penahanan sejumlah orang yang memprihatinkan, termasuk individu yang rentan, yang membutuhkan perhatian kami,” tulis UNHCR.

UNHCR sebelumnya mengunjungi pusat-pusat itu untuk menentukan siapa yang harus diberi status pengungsi dan diizinkan pergi, tetapi pemerintah Malaysia telah memperkuat kebijakannya tentang imigrasi tahun ini.

Ribuan orang asing yang tidak berdokumen telah ditangkap dalam apa yang menurut pihak berwenang sebagai upaya untuk menghentikan penyebaran virus corona, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Malaysia yang didanai negara mengatakan bahwa mereka prihatin dengan kepadatan yang berlebihan di penjara.

Malaysia adalah rumah bagi jutaan orang asing yang tidak berdokumen dan lebih dari 100.000 pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari penganiayaan di Myanmar dan dari kamp-kamp di Bangladesh.

Meskipun Malaysia tidak mengakui pengungsi, namun memungkinkan pergerakan bebas bagi mereka yang diberi perlindungan oleh UNHCR.