Pentingnya Penilaian Kerentanan dalam Pengembangan Wilayah Pesisir

JAKARTA — Wilayah Indonesia yang memiliki pesisir yang panjang, memberikan keuntungan dan kekurangan untuk pengembangannya. Keuntungannya, semakin panjang pesisir, maka pengembangannya juga akan semakin beragam. Tapi, sejalan dengan hal itu, pesisir ini juga merupakan area potensi bencana, jika tidak dikelola dengan baik.

Plt. Kepala Pusat Riset Kelautan (Pusriskel) Dr. Rudi Alek Wahyudin, SPi, MSi, menyatakan luasan wilayah pesisir di Indonesia merupakan suatu potensi untuk mengembangkan perekonomian berbagai sektor. Seperti untuk pengembangan perikanan maupun pada sektor pariwisata.

“Tapi perlu diingat, bahwa Indonesia secara geologis masuk dalam jalur ring of fire. Yang menjadikan Indonesia rawan akan bencana. Salah satunya tsunami,” kata Rudi dalam seminar online LRSDKP, Rabu (12/8/2020).

Ia menyatakan bahwa setiap wilayah, memiliki karakteristik tersendiri yang harus dieksplorasi dan diteliti agar dapat melakukan pengembangan wilayah yang tidak hanya bernilai ekonomis tapi juga mendukung keberlanjutan ekosistem.

“Dengan memperhatikan karakteristik dan juga melihat potensi bencana, maka akan bisa dilakukan pengembangan yang sekaligus juga menerapkan mitigasi bencana dalam pengembangan wilayah bernilai ekonomis,” ujarnya.

Peneliti Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Ruzana Dhiauddin, SSi, MSc menyatakan penilaian kerentanan pesisir dengan menggunakan beberapa parameter, yang dilakukan pada beberapa titik Indonesia menunjukkan sebagian besar wilayah memiliki nilai kerentanan yang tinggi.

“Tidak semuanya tinggi, tapi dari hasil penelitian menunjukkan ada beberapa titik yang memang harus mendapatkan perlakuan, untuk mencegah terjadinya bencana,” kata Ruzana dalam kesempatan yang sama.

Contohnya, penelitian yang dilakukan di Pulau Simeulue menunjukkan kerentanan sangat tinggi di sebagian besar wilayah pantai dan penelitian di Pantai Pangandaran menunjukkan kerentanan tinggi karena abrasi yang terjadi.

“Sementara penelitian di Pulau Weh menunjukkan tingkat kerentanan yang rendah. Begitu juga di pesisir Sumatera Barat menunjukkan kerentanan rendah hingga sedang karena adanya abrasi dominan di sepanjang garis pantai,” urainya.

Ia menegaskan bahwa penilaian kerentanan ini sangat penting untuk menentukan bagaimana pengembangan wilayah dan mitigasi yang akan dilakukan.

“Setiap metode penelitian memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Sehingga diperlukan pemilihan metode yang tepat dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing pesisir untuk mendapatkan hasil optimal,” ujarnya.

Ia mengakui, bahwa hingga saat ini, penelitian wilayah pesisir saat ini masih terbatas.

“Memang saat ini baru sedikit yang kita teliti. Masih terhambat dengan kondisi pandemi juga. Masih membutuhkan kolaborasi dari stakeholder lainnya. Sehingga penelitian terkait pesisir bisa lebih banyak dilakukan dan bisa menyumbangkan policy brief yang lebih banyak lagi untuk kepentingan pengembangan wilayah dan mitigasi bencana,” kata Ruzana.

Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP) Nia Naelul Hasanah menyatakan semua hasil riset disampaikan dalam bentuk policy brief setahun sekali.

“Yang sudah menjalankan komunikasi intens itu adalah jasa kelautan. Tapi memang kami menyadari pentingnya untuk terhubung juga dengan instansi lain, sehingga kami sangat terbuka dalam masalah data ini,” ujar Nia.

Dan jika ada pihak yang membutuhkan sinkronisasi kegiatan dalam rangka survey lokasi, ia menyatakan LRSDKP sangat terbuka.

“Sehingga semua data yang sudah dimiliki bisa dioptimalkan dan juga bisa mengurangi biaya yang harus dikeluarkan untuk penggunaan pihak ketiga untuk kepentingan survei,” pungkasnya.