Transformasi Digital Dukung Pembangunan Berkelanjutan

JAKARTA – Transformasi digital menjadi salah satu prioritas pemerintah sebagai akselerator pemulihan ekonomi nasional dan penguat fondasi perekonomian, untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Setidaknya, ada tiga outcome yang diharapkan, yaitu peningkatan efisiensi dan produktivitas, penciptaan inovasi, dan inklusivitas. 

Staf Ahli Bidang Transformasi Digital, Kreativitas, dan Sumber Daya Manusia Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Mira Tayyiba, menegaskan, Transformasi Digital yang inklusif menjadi penting dan tidak bisa diartikan secara sempit.

“Inklusivitas ini jangan diartikan semua orang harus dapat mengakses internet, tapi lebih dari itu. Sebagai contoh, layanan keuangan kalau hanya mengandalkan perbankan, maka yang unbankable itu masih akan banyak. Tetapi dengan bantuan fintech, gap itu makin lama bisa ditutup,” ujar Mira, dalam acara Ngobrol Tentang Ekonomi bertajuk “The Next Normal: Desain Transformasi Digital yang Inklusif” yang dilakukan secara daring, Selasa (16/6/2020).

Ia pun menerangkan, konsep atau kerangka Transformasi Digital yang sedang dirancang. Ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi. “Pertama, pola pikir. Kalau pola pikirnya masih sendiri dan tidak mau kolaborasi, ya tidak akan bisa bertahan di dunia digital,” kata Mira.

Ke dua, visi dan digital leadership. Ke tiga, enabling policies. Karena kebijakan itu yang pada akhirnya akan menentukan apakah kita bisa merealisasi atau tidak. Kebijakannya tidak boleh kaku atau menggunakan paradigma lama, sehingga bisa ada ruang inovas.

Layer prasyarat berikutnya adalah infrastruktur, termasuk aplikasi; keamanan, perlindungan, dan pemanfaatan data; talent (SDM) dan literasi; serta keamanan siber.