Sumbar Antisipasi Banyaknya Pendatang Cegah Covid-19

Editor: Koko Triarko

PADANG – Tingginya angka kedatangan pendatang ke Sumatra Barat dalam situasi wabah Covid-19, membuat pemerintah provinsi setempat bekerja ekstra untuk memantau setiap yang datang. Gubernur juga telah menyurati Bupati dan Wali Kota di daerah, untuk melaporkan data pendatang tersebut.

Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Sumatra Barat, Jasman, mengatakan saat ini warga Sumatra Barat yang positif Covid-19 telah mencapai angka 45 orang. Sehingga, diperlukan langkah antisipasi supaya angka positif bisa ditekan.

“Cukup besarnya jumlah orang yang datang ke Sumatra Barat, penting untuk dilakukan pendataan dan pelaporan dari masing-masing daerah ke provinsi, sehingga jika ada kemungkinan hal yang terjadi, bisa diketahui keberadaannya,” kata Jasman, Senin (13/4/2020).

Tidak hanya mendata dan melaporkan, dalam surat igubernur juga diharakan kepada Bupati dan Wali Kota, agar melakukan karantina kepada pendatang, baik mandiri atau pun karantina yang telah disiapkan.

Jasman menjelaskan, sebagai gambaran, dari 31 Maret 2020 sampai 12 Maret 2020, orang yang masuk ke Sumatra Barat telah mencapai 62.534 orang, dari 10 pintu masuk yang terdiri dari 9 pintu masuk darat, dan 1 pintu masuk melalui udara.

“Jadi, dari 62.534 orang tersebut masih tersisa 971 orang lagi dalam proses pemantauan dan 4.376 baru selesai pemantauan,” ucapnya.

Menurutnya, sesuai arahan Gubernur dari rapat lengkap beberapa koordinator Gugus Tugas Provinsi, kepada daerah diminta untuk tegas mengkarantinakan warganya yang baru datang. Apalagi, kini Pemprov Sumbar telah menyediakan 465 kamar untuk karantina pendatang.

Namun nyatanya, sebut Jasman, sampai saat sekarang belum dimanfaatkan secara maksimal. Padahal, dengan dilakukannya pengkarantinaan masyarakat yang baru datang, akan memperkecil kemungkinan penyebaran covid-19 di Sumbar.

“Di pusat karantina, fasilitas kesehatan lengkap. Ada dokter, perawat, bidan dan tenaga medis lainnya,” sebutnya.

Gubernur Sumatra Barat, Irwan Prayitno, mengatakan, selain telah mengirimkan surat ke 19 daerah, Pemprov akan mengusulkan ke pemerintah pusat, agar dua kota sebagai daerah penerapan Pembatasan Sosial Skala Berskala Besar (PSBB). Dua kota itu yakni Kota Padang dan Kota Bukittinggi.

Pertimbangannya, jelas Gubernur, karena banyaknya jumlah pasien yang terkena virus Corona atau Covid-19. Dari hasil kajian Pemprov untuk PSBB, Padang dan Bukittinggi yang mungkin memenuhi syarat. Sementara untuk 17 kabupaten dan kota lainnya dianggap belum memenuhi syarat.

“Jadi, selain perlu adanya pendataan dan pelaporan situasi dari daerah ke provinsi sebagai upaya pencegahan penuluaran Covid-19, soal pengusulan PSBB juga perlu. Semoga ada solusi dari pemerintah pusat,” harapnya.

Menurutnya, untuk mengusulkan PSBB ke Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Penanganan Covid-19, dan ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Syarat itu saat ini sedang dikaji oleh berbagai pihak, termasuk dari Akademisi dan Badan Litbang Sumatra Barat.

Irwan Prayitno mengatakan, banyak kategori yang harus dikaji, di antaranya adalah jumlah peningkatan pasien positif Covid-19, yang hingga hari ini, Senin (13/4), menurut data ada 45 pasien positif Covid-19, dan yang paling banyak di Padang dan Bukittinggi.

“Kalau pun ada kabupaten kota lainnya ingin status daerahnya PSBB, agar segera menyiapkan draft dan kajiannya. Namun untuk kedua daerah tersebut, Pemprov akan memfasilitasi ke Menteri Kesehatan RI,” ungkapnya.

Beberapa kriteria yang harus dipenuhi daerah di antaranya jumlah dan kasus kematian, serta adanya epidemiologi di tempat lain yang berkoneksi dengan daerah yang akan mengajukan PSBB.

Selain itu, juga harus menyiapkan data-data pendukung, di antaranya mengenai peningkatan kasus dan waktu kurva epidemiologi, termasuk peta penyebaran menurut kurva waktu.

Lihat juga...