Jalankan Program Strategis, Bogor Butuh Sumber Pembiayaan

BOGOR – Pemerintah Kota Bogor membutuhkan sumber pembiayaan lain di luar APBD, seperti dari obligasi atau surat utang, untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur dan fisik yang menjadi program strategis.

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim mengatakan hal itu, pada acara sosialisasi Obligasi Daerah, yang menghadirkan pembicara dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Kementerian Keuangan di kantor DPRD Kota Bogor, di Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (10/2/2020).

Sosialisasi dihadiri sekira 50 orang anggota DPRD Kota Bogor, setelah sebelumnya DPRD Kota Bogor menyelenggarakan rapat paripurna persetujuan tiga rancangan peraturan daerah (raperda). “Pemerintah Kota Bogor sudah mencari informasi soal obligasi daerah untuk pembiayaan pembangunan, tapi belum berani membicarakannya secara resmi ke DPRD karena prosesnya masih panjang,” tambah Dedie.

Dedie menyebut, Pemkot Bogor berencana membangun komplek pusat olah raga di Jalan Pemuda. Di lokasi tersebut saat ini dibangun Stadion Padjadjaran, Gelanggang Olah Raga (GOR) dan kantor KONI Kota Bogor. “Pemerintah Kota Bogor sudah membuat DED (detail engineering design) dan menyampaikanya ke pemerintah pusat,” ungkapnya.

Pemkot Bogor juga berencana membangun moda transportasi berbasis rel berbentuk trem. Keberadaanya, untuk mengantisipasi pemerintah pusat yang akan membangun moda transportasi light rapid transit atau lintas rel terpadu (LRT) sampai ke Kota Bogor. “Pemerintah Kota Bogor akan membangun moda transportasi trem sebagai feeder bagi LRT,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur pada Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muhammad Maulana mengatakan, OJK memperkenalkan obligasi daerah sebagai salah satu jenis sumber pembiayaan pembangunan daerah.