Pemprov Sumbar Rangkul Pelaku Penambangan dan Pembalakan Liar

PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatra Barat mengambil langkah untuk merangkul masyarakat yang telah berhenti melakukan aktivitas ilegal tanpa izin negara, seperti penambangan liar dan pembalakan liar, dengan cara mencarikan pekerjaan baru untuk menyambung hidup.

Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, mengatakan, upaya itu dilakukan sembari memberikan edukasi kepada mereka yang selama ini telah melakukan aktivitas yang dinilai melanggar aturan.

Kini Pemprov Sumatera Barat berpikir untuk mengajak mereka ke pekerjaan yang lebih baik. Untuk itu, ada program yang perlu dirancang merangkul mantan pekerja ilegal tersebut.

“Ini merupakan program kita membantu masyarakat yang telah berhenti dari aktivitas yang ilegal. Begitu juga bagi yang telah menjalani hukuman, juga perlu kita bantu,” katanya, dalam rapat di Ruang Rapat Istana Gubernuran, Senin (20/1/2020).

Irwan menyebutkan penambangan liar yang dilakukan masyarakat di beberapa daerah tidak semuanya dapat mengantongi izin, karena persyaratan yang tidak terpenuhi.

Untuk itu agar tidak melakukan kegiatan tanpa izin lagi, maka Pemprov Sumatera Barat ingin membantu mereka dengan melakukan kegiatan yang dapat membantu mereka, tanpa harus mengulangi kegiatan yang melanggar hukum tersebut.

“Mereka dapat bekerja dengan program OPD yang dimiliki Pemprov, seperti berusaha maupun kegiatan lain yang dapat membangkitkan perekonomiannya, sehingga mereka tidak lagi melakukan pekerjaan yang tidak berizin tersebut yang berdampak kepada pelanggaran hukum,” ujarnya.

Lebih lanjut kata Irwan, program yang dapat diberikan kepada masyarakat tersebut, seperti di Dinas Sosial memiliki program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

Kemudian, di Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) disana ada dana desa yang mana dari 40 persen dana tersebut kegiatan padat karya sehingga masyarakat dapat me jadi tenaga kerja untuk membangun infrastruktur di desanya.

“Lalu pada Dinas Kehutanan dengan memberikan benih untuk perkebunan, begitu pun dengan Dinas Pertanian. Dan, Dinas UMKM juga dapat memberikan bantuan bagi pelaku usaha pemula serta Dinas Pangan dengan nagari mandiri pangan. Bisa masuk semua program itu untuk membantu masyarakat kita tersebut,” katanya lagi.

Menindaklanjuti dari program itu, Gubernur menugaskan Dinas ESDM agar melakukan pendataan bagi masyarakat tersebut, sehingga setelah dilakukan pendataan baru dapat disalurkan program tersebut kepada mereka.

“Kita akan data terlebih dahulu. Hari Rabu besok kita akan rapat teknis dan kemungkinan nanti data sudah ada, sesuai dengan nama masing-masing dan daerahnya, maka kita akan bantu mereka melalui program yang ada tersebut,” tukasnya.

Selain itu, Irwan juga menyingung terkait bencana yang terjadi belakangan ini di daerahnya, seperti yang terbaru di Malalo, Tanah Datar beberapa waktu lalu. Gubernur meminta instansi terkait untuk menelusuri sungai di hulu.

“Jika ada kayu yang tergantung untuk dijatuhkan, lalu ada batu yang mau runtuh agar dijatuhkan juga. Batu tengah sungai disingkirkan atau pecah, karena itu yang mengakibatkan banjir bandang, itu dikerjakan insyaalah banjir bandang akan dapat dicegah,” ulasnya.

Sementara itu, Kalaksa BPBD Sumatera Barat, Erman Rahman, juga mengatakan, pihaknya bersama stakeholder terkait akan melakukan penyisiran sungai pada tahun ini di beberapa daerah di Sumatera Barat.

“Kita akan pilih beberapa daerah nantinya, seperti Solok Selatan dan Pasaman Barat. Nanti kita akan diskusikan kembali terkait aksi ini. Karena kegiatan ini untuk pencegahan kita terhadap bencana,” tegasnya.