Haryono Ingatkan Pemerintah Cermati Indikator SDGs

JAKARTA – Mantan Kepala BKKBN sekaligus Menteri Koordinator Bidang Kesejahreraan Rakyat (Menko Kesra) era Presiden Soeharto, Prof. Dr. Haryono Suyono, MA. Ph.D, mengungkapkan pemerintah Indonesia harus secara serius mencermati indikator pembangunan manusia yang dicanangkan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), yang kini dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDGs).

Menurutnya, bila indikator SDGs yang berjumlah 17, di antaranya adalah pengurangan angka kemiskinan, pengurangan angka kelaparan, kesehatan yang baik, pendidikan berkualitas, dan sebagainya, itu dicermati, maka Indonesia akan menjadI bangsa yang besar.

“Kita harus memahaminya. Kalau hal ini (SDGs) dipahami dan dicermati, saya kira 100 tahun nanti Indonesia akan berada di peringkat ke-4 di dunia. Tapi sekali lagi, itu syaratnya kita harus serius,” ujar Haryono, di Jakarta, Kamis (30/1/2020).

Sejak 2000, kata Haryono, saat pertama kali PBB mendeklarasikan indikator pembangunan manusia, yang kala itu masih bernama Millenium Development Goals (MDGs), pemerintah Indonesia tidak mencermatinya dengan baik.

“Saat itu (tahun 2000-2005) sama sekali garapan dengan target indikator MDGs di Indonesia, gagal. Saya berani mengatakan ini karena bukti-bukti indikatornya ada,” terang Haryono.

Lima tahun berikutnya, saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memimpin Indonesia, pun sama, hasil penilaian MDGs bisa dikatakan, gagal. Meskipun saat itu keinginan SBY memperbaiki nilai indikator MDGs sangat kuat.

“Beliau (SBY) sebetulnya sudah menggebu-gebu, bahkan beliau membentuk lembaga khusus menangani MDGs, tetapi menteri-menteri beliau tidak mencermati hal ini dengan baik, sehingga hasilnya gagal,” tutur Haryono.

Begitu pula di periode ke dua kepemimpinan SBY. Hasil serupa tetap terjadi, penilaian MDGs Indonesia tidak menunjukkan perbaikan.

“Indikator yang sederhana saja, kematian ibu hamil naik, kematian bayi naik, lalu juga partisipasi dalam pendidikan tidak bertambah. Bahkan, banyak peraturan yang menghambat untuk anak bisa sekolah setinggi-tingginya,” papar Haryono.

Akhirnya pada 2015, penilaian MDGs habis, Indonesia gagal dalam penilaian dunia. Tapi secara politis berhasil, karena Pak SBY diangkat menjadi satu dari tiga kepala negara yang menjadi duta MDGs.

“Meski begitu, sebetulnya penghargaan Pak SBY hanya sebatas stimulus, agar Indonesia bisa meningkatkan komitmennya dalam melakukan pengembangan manusia,” sambung Haryono.

Pasca-SBY, MDGs pun berganti menjadi SDGs. Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia bergerak mengentaskan kemiskinan melalui desa, sebagaimana gerakan Pak Harto.

“Pak Harto dulu masuk ke 20.000 desa dengan Inpres bernama Keluarga Sejahtera. Kini dilanjutkan oleh Pak Jokowi,” tandas Haryono.

Sayangnya, lanjut Haryono, indikator kemiskinan tidak diambil secara cermat oleh pemerintahan Jokowi. Faktanya, dari hampir 75.000 desa dengan dana Rp257 triliun, itu baru bisa memperbaiki sisi luar SDGs.

“Pengentasan kemiskinan hanya turun sedikit. Dulu, Pak Harto berhasil menurunkan 11 persen dan mendapatkan penghargaan PBB pada 1997. Pak Jokowi dari 11 persen itu menjadi 9,9. Berarti kan turunnya cuma 1 persen, padahal anggarannya besar seperti itu,” jelas Haryono.

Dia berharap, di periode ke dua Jokowi, indikator SDGs dapat terus diperbaiki secara signifikan, agar Indonesia tidak kembali mengalami kegagalan pada penilaian lima tahunan tersebut.

“Kita harus serius. Jangan alergi pada indikator internasional. Kita ikuti. Kita boleh mengerjakan macam-macam, tapi indikator itu kita ikuti dengan cermat, dan kita usahakan supaya tercapai. Marilah kita membangun secara cerdas, konsisten, tepat sasaran dan dengan dimensi waktu yang tidak berlarut-larut. Semoga kita bisa bergembira sebagai negara yang sukses dan maju di dunia,” tutup Haryono.