Aksi Demo Terkait KS-NIK di Kota Bekasi Berlanjut

BEKASI — Aksi masyarakat menuntut program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) melalui Kartu Sehat (KS-NIK) di Kota Bekasi Jawa Barat terus berlanjut.

Kali ini, massa mengatasnamakan Pembela KS, yang  didominasi kalangan emak-emak menggeruduk kantor DPRD Kota Bekasi di Jalan Khairil Anwar. Mereka menuntut program Kartu Sehat (KS) Bekasi dilanjutkan dituliskan melalui poster.

“Kami meminta lembaga legislatif bisa bersama-sama eksekutif mencari solusi pergantian sementara program pelayanan kesehatan Kartu Sehat untuk masyarakat Kota Bekasi bisa berlanjut,” ujar Koordinator Aksi Machfudin Latif, Senin (16/12/2019).

Aksi tersebut sama dengan desakan aksi lainnya terkait KS-NIK minta DPRD mengeluarkan rekomendasi dukungan ke pemerintah pusat untuk segera melanjutkan program Kartu Sehat sebagai pelayanan kesehatan di Kota Bekasi.

“Harus ada regulasi hukum berupa peraturan daerah atas Kartu Sehat Kota Bekasi sehingga bisa berlanjut,” tegs Latif.

Aksi unjuk rasa berlangsung kondusif. Massa membubarkan diri pukul 13.00 WIB. Beberapa perwakilan diterima di Ruang Komisi IV dan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Sardi Effendi.

Mereka diterima lebih dari enam anggota DPRD Kota Bekasi dari lintas fraksi. Semua anggota dewan menyayangkan isu yang beredar seolah mereka tidak mendukung program KS-NIK.

“Kami tegaskan DPRD Kota Bekasi, mendukung upaya pemerintah dalam bidang kesehatan. Kami banyak ditelpon konstituen, seolah DPRD Kota Bekasi tidak mendukung program KS-NIK,” kata Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi Arif Rahman.

Dikatakan bahwa yang mengganjal program KS bukan DPRD Kota Bekasi tetapi aturan di atas yang harus diintegrasikan. Dia menegaskan di depan perwakilan aksi bahwa antara legislatif dan eksekutif terus bersinergi apalagi soal kesehatan masyarakat.

“Saat ini eksekutif tengah melakukan upaya judicial review terkait KS-NIK ke MK. Kita doakan saja semoga memberi kabar baik,” ujarnya.

Dia meminta setelah aksi ini semua perwakilan massa bisa menjelaskan bahwa tidak ada DPRD Kota Bekasi menghalangi program kesehatan. Bahkan sebaliknya,. “Jangan membuat ricuh, membuat ricuh suasana dengan menggiring opini tak sehat. Yang penting sehat warga Bekasi bukan kartunya,” tukasnya.

Dia meminta jika ingin meneruskan aksi bisa dilaksanakan di mendagri atau presiden, tidak ke DPRD Kota Bekasi lagi. Karena yang menyebabkan KS, berhenti karena ketentuannya sudah begitu.

“Kami menunggu inovasi terbaru Wali Kota Bekasi, untuk membuat terobosan baru terkait kesehatan di kota Bekasi,” pungkasnya.