Pembangunan Kapuas Raya Dimulai Tahun Depan

PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Sutamidji, mengharapkan melalui seminar perencanaan Pembentukan Kapuas Raya (PKR) untuk meningkatkan perekonomian daerah, dapat memantapkan berbagai hal terkait kelengkapan yang harus dipenuhi untuk proses tersebut.

“Untuk kesiapan PKR, sebenarnya semua sudah siap, bahkan untuk lahan kantor pemerintahannya juga sudah disiapkan  Pemkab Sintang. Tahun depan, kita akan mulai membangun fisik perkantorannya, ini menjadi bagian dari persiapan pembentukan PKR dari Kalbar,” kata Sutarmidji, usai menghadiri seminar tersebut di Pontianak, Sabtu (2/11/2019).

Dia berharap, dengan banyaknya rumusan yang ada, semua bisa satu suara dan jangan ada yang tidak pro untuk pembentukannya.

“Dalam waktu dekat, saya bersama Ketua DPRD Kalbar nanti akan segera menemui Kepala PPOD, kita akan menyampaikan, bahwa dalam UU nomor 23, prioritas pemekaran adalah provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, dan Kalbar merupakan salah satu provinsi tersebut,” tuturnya.

Menurutnya, pembentukan PKR dari Kalbar merupakan bentuk amanat UU yang harus dijalankan. Jika pembentukan Provinsi Kapuas Raya ini disetujui, maka dalam tiga tahun PKR akan menjadi provinsi persiapan dan untuk segala kebutuhan operasionalnya akan ditanggung oleh provinsi induk.

“Pagu anggarannya supaya jelas, PAD di lima kabupaten itu akan dikembalikan 70 persen untuk biaya oprasional. Kenapa jumlahnya 70 persen, karena itu merupakan hak dari pemerintah daerah, dan untuk pegawainya beda, gajinya sudah dihitung dan itu ditanggung oleh APBN,” katanya.

Untuk operasional kantor, lanjutnya, bisa digunakan dari anggaran PAD yang dikembalikan itu.