Pemkot Malang Akan Terapkan Pemesanan Angkot ‘Online’

MALANG – Melihat keberhasilan kota Bekasi yang telah lebih dulu menerapkan aplikasi TRON, pemerintah kota Malang juga berencana akan segera menerapkannya di kota Malang, untuk memudahkan masyarakat dalam memesan angkutan umum (angkot), sekaligus meningkatkan pendapatan para sopir angkot.

“Tadi ada perusahaan aplikasi yang menawarkan secara geratis untuk angkutan kota berbasis aplikasi online, yang sekarang sudah diterapkan di kota Bekasi,” jelas Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Wasto, saat ditemui di Balai Kota Malang, Kamis (26/9/2019).

Menurutnya, dari testimoni yang ada, para sopir angkot di Bekasi mengaku pendapatannya meningkat setelah ada aplikasi pemesanan angkot online. Sedangkan dari sisi penumpang, mereka tidak perlu khawatir menunggu angkot terlalu lama, karena aplikasi tersebut secara otomatis akan mencari angkot yang terdekat dari penumpang. Selain itu, penumpang juga tidak perlu berjalan jauh untuk naik angkot, karena mereka cukup menunggu di halte virtual yang sudah ditentukan

“Untuk rutenya, tetap trayek eksisting. Makanya, tadi saya simulasikan, kalau saya dari daerah Blimbing mau pulang ke daerah Sawojajar, maka saya akan naik angkot dari Blimbing dan saya akan turun di daerah Bunul. Ketika saya turun di Bunul, di sana angkot CKL yang mau saya naiki ke Sawojajar sudah ada di situ, karena dalam aplikasi mereka sudah tahu, bahwa saya akan turun di situ sebagai calon penumpangnya untuk diantarkan ke Sawojajar,” terangnya.

Jadi, sambungnya, para sopir angkot tidak perlu berseliweran tidak jelas penumpangnya ada atau tidak ada, karena pada titik dan menit tersebut tertentu saya pasti ada di situ.

“Sehingga, sopir angkot tahu keberadaan penumpang, dan penumpang juga tahu di mana angkot terdekat,” tandasnya.

Menurutnya, melalui aplikasi tersebut, nantinya tidak akan ada lagi angkot yang ngetem. Selama ini, sopir mencari penumpang, tapi dengan aplikasi ini mereka tidak perlu mencari karena penumpangnya sudah pasti. Sehingga, semua diuntungkan baik dari sisi penumpang maupun sopir angkot.

“Pada tahap awal, kita akan segera melakukan sosialisasi skema ini, jangan sampai nanti menimbulkan persoalan. Dipikir ini hanya fungsi-fungsi penertiban lalulintas yang lebih tertib, padahal ini demi kebaikan semuanya, termasuk sopir angkot, karena para sopir pendapatannya akan naik, itu nanti yang akan kita yakinkan lagi,” sebutnya.

Ia ingin melihat di Bekasi itu seperti apa proses tahapan secara administrasi pemerintahan di sana yang saat ini sudah berlaku, termasuk realisasinya. Jika semuanya bisa terpahami, barulah konsep tersebut dilakukan di Malang.

“Kita pahamkan dalam bentuk sosialisasi, baru kita lakukan uji coba tahap awal,” pungkasnya.