Prevalensi Kekerdilan di NTT Tinggi, Kominfo Lakukan Kampanye

MAUMERE – Angka prevalensi stunting atau kekerdilan di provinsi NTT terbilang masih tertinggi di Indonesia dan kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) merupakan wilayah dengan stunting tertinggi.

Untuk tahun 2013, angka stunting di NTT mencapai 51,7 persen dan terus mengalami penurunan hingga mencapai angka 42,6 persen tahun 2018. Selama periode 5 tahun memang mengalami penurunan yang terbilang baik.

“Secara umum di Indonesia ada 3 provinsi yang prevalensinya tinggi yakni Sulawesi Barat, NTB dan NTT,” sebut Kasubdit Informasi Kesehatan, Direktorat Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo, Marolli J. Indarto, Rabu (7/8/2019).

Untuk NTT, kata Maroli, progressnya sangat bagus dibandingkan dengan tahun 2013 angkanya turun sangat signifikan. Forum sosialisasi Generasi Bersih dan Sehat (Genbest) yang dilakukan hanya momentum untuk kick off.

Banyak hal yang bisa dilakukan dan pihaknya mendukung langkah Pemda Sikka sudah melangkah lebih jauh. Sudah banyak hal yang dilakukan Pemda Sikka dimana selama 2 sampai 3 tahun angka stunting bisa turun sekitar 15 persen.

“Apa yang kita dilakukan agar kampanye ini menjadi lebih masif. Karena prioritas nasional jadi kami harus mengkampanyekan ini secara masif ke masyarakat dan Sikka merupakan daerah prioritas untuk stunting,” tuturnya.

Secara nasional angka stunting kata Maroli mencapai 30,8 persen.Pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla berhasil menurunkan angka stunting sekitar 6,4 persen dari 3,2 menjadi 30,8.

Presiden Jokowi kata dia, menargetkan dalam 5 tahun mendatang angka stunting ini bisa turun hingga 10 persen agar setara dengan standar internasional di bawah 20 persen.

Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo mengatakan, menurunkan stunting bukan saja hal dasar tapi investasi karena berkaitan dengan membangun manusia. Untuk itu pemerintah harus memiliki komitmen yang tinggi.

Dengan 21 kecamatan 146 desa di Sikka, Robi sapaannya, mengatakan akan mengerahkan secara menyeluruh semua elemen untuk mengatasi. Desa juga memiliki anggaran yang tersedia untuk itu.

“Dengan kementrian Kominfo kita bekerjasama lewat sosialisasi, kampanye dan tetap berkoordinasi soal informasi. Kita harus giatkan sebab di desa juga masih banyak Silpa ,” ujarnya.

Terkait Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Robi katakan, desa memiliki uang tapi tidak dikerjakan. Untuk itu, STBM harus segera ditangani dan ini butuh komitmen dan akan dilakukan.