Perkembangan ‘Startup’ tak Direspons Pemerintah dengan Tepat

JAKARTA – Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ariyo Irhama, mengatakan, sejak 2014 pemerintah sangat memperhatikan kemudahan investasi. Hal ini terlihat dari berbagai paket kebijakan ekonomi yang didominasi untuk menarik investasi asing. 

“Dampaknya mulai ease of doing business Indonesia mengalami perbaikan, namun ironisnya tidak diikuti dengan peningkatan realisasi investasi asing. Ini tercermin dari pertumbuhan realisasi investasi 2015-2018 hanya 3 persen,” kata Ariyo, pada diskusi online INDEF bertajuk ‘Polemik Investasi Asing di Startup Unicorn’, Minggu (4/8/2019) sore.

Padahal, jelas dia, periode sebelumnya yakni pada 2010-2013 tumbuh 76 persen, 2005-2008 tumbuh 95 persen. Di sisi lain, banyak investasi yang masuk tidak berkualitas, karena mayoritas investasi yang masuk ke Indonesia didominasi oleh perusahaan yang market-seeking dan resource-seeking.

Menurutnya,  hal tersebut selain karena jumlah populasi Indonesia dan ketersediaan  sumber daya alam, juga didorong  oleh cara Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan promosi investasi yang mempromosikan Indonesia sebagai negara dengan populasi yang banyak, dan ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA).

“Sehingga, dampaknya banyak investasi asing di Indonesia yang masuk justru menambah barang impor. Sebab, praktik investasinya lebih didominasi untuk membuka toko di dalam negeri, bukan melakukan produksi dan ekspor,” ujarnya.

Menurutnya, yang perlu didorong oleh pemerintah adalah menarik efficiency-seeking investor yang motivasi investasinya untuk membangun jaringan produksi industri yang export-oriented. Sehingga kualitas investasi memiliki dampak tidak hanya terhadap penyerapan tenaga kerja, tetapi juga pertumbuhan industri dan kinerja ekspor.