BI Menyebut, Cadangan Devisa di April 2019 Stabil

JAKARTA – Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir April 2019 sebesar 124,3 miliar dolar AS. Nilainya disebut-sebut, relatif stabil bila dibandingkan dengan posisi pada akhir Maret 2019 yang mencapai 124,5 miliar dolar AS.

Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 7,0 bulan impor, atau 6,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. “Posisinya, berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Onny Widjanarko, di Jakarta, Rabu (8/5/2019).

BI menilai, cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal. Serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Posisi cadangan devisa pada April 2019 itu, terutama dipengaruhi oleh penerimaan devisa, penerimaan valas lain, dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Ke depan, Ony menyebut, BI memandang cadangan devisa tetap memadai. Terutama karena didukung keyakinan terhadap stabilitas dan prospek perekonomian domestik yang tetap baik.

Sementara itu, Pemerintah Indonesia disebut-sebut mampu memaksimalkan pertumbuhan ekonomi digital mencapai 100 miliar dolar AS (sekitar Rp1,4 kuadriliun) pada 2025. “Dengan melakukan kerja sama dengan Tiongkok, Indonesia akan mampu memaksimalkan pertumbuhan ekonomi digital hingga 100 miliar dolar pada tahun 2025,” ujar Duta Besar RI untuk Cina Djauhari Oratmangun di Beijing, Rabu (8/5/2019).

Dubes berbicara pada subforum Digital Maritime Silk Road di Fuzhou, Provinsi Fujian. Hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah perwakilan dari Serbia, Portugal, Australia, Ghana, dan Nigeria. “Indonesia sendiri saat ini memimpin ekonomi digital di Asia Tenggara dengan memiliki empat perusahaan unicorn (perusahaan dengan valuasi lebih dari 1 miliar dolar AS), yaitu Go-Jek, Bukalapak, Tokopedia, dan Traveloka,” tandasnya.

Menurutnya, Digital Maritime Silk Road bisa menjadi kunci perubahan bagi ekonomi digital di kawasan, bahkan global. Dalam forum tersebut, Djauhari, yang juga adalah mantan duta besar RI untuk Rusia, menyampaikan sejumlah rekomendasi kerja sama Digital Maritime Silk Road.

Kerjasama tersebut dapat membangun fondasi dan meninggalkan jejak sejarah bagi ekonomi digital pada masa-masa mendatang. Beberapa rekomendasi itu di antaranya, menghubungkan wilayah perdesaan dengan internet, meningkatkan kapasitas jaringan, membangun sistem navigasi berbasis satelit, mendorong kolaborasi antara pedagang daring dan pelaku usaha tradisional.

Kemudian, berbagi pengetahuan dalam teknologi kecerdasan artifisial, mahadata, dan riset tingkah laku konsumen ekonomi digital. Kunci bagi kerja sama ekonomi digital Indonesia dan Cina adalah hubungan antarmasyarakat.

Secara historis, Provinsi Fujian memiliki kedekatan dengan Indonesia. Nenek moyang WNI beretnis Tionghoa kebanyakan berasal dari daerah tersebut, selain dari Provinsi Guangdong. (Ant)