Demokrasi Jadi Isu Sentral di Ethiopia

Googlemaps

JAKARTA – Ethiopia perlu mendengarkan pengalaman Indonesia yang telah menjalankan proses demokrasi dengan baik dan pesat, serta menjadikannya negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.

“Demokratisasi memerlukan komitmen bersama, inklusif, waktu dan proses yang tidak mudah. Banyak sekali tantangan yang dihadapi suatu bangsa dalam menuju negara demokrasi,” kata Direktur Amani Africa, Dr. Solomon Dersso, dalam pertemuannya dengan Duta Besar RI untuk Ethiopia, Djibouti dan Uni Afrika Al Busyra Basnur di Addis Ababa, Jumat (5/4).

Seperti terungkap dalam pernyataan pers KBRI Addis Ababa yang diterima di Jakarta, Sabtu (6/4), Dr. Solomon mengatakan, bahwa dalam beberapa tahun terakhir, demokrasi menjadi isu sentral bagi Ethiopia.

Sejak terpilihnya Abiy Ahmed sebagai Perdana Menteri Ethiopia, April 2018, proses reformasi dan promosi demokrasi menjadi prioritas pemerintah Ethiopia.

“Sejumlah langkah reformasi dilakukan, meliputi keterbukaan politik, penegakan hukum, kebebasan pers dan penegakan hak asasi manusia,” katanya kepada Duta Besar Al Busyra.

Pada pertemuan yang berlangsung di markas lembaga think- tank terkemuka di Afrika tersebut, Dubes Al Busyra memaparkan berbagai perkembangan dan kemajuan terkini Indonesia, khususnya di bidang perdamaian dan demokrasi, termasuk Bali Demokrasi Forum (BDF), forum tahunan tingkat menteri yang diinisiasi Indonesia pada 2008.

Dubes Al Busyra yang dalam kunjungannya ke markas Amani Africa itu, didampingi Fungsi Politik KBR,I Addis Ababa Christine Refina, menjelaskan peran Indonesia dalam misi-misi perdamaian internasional dan prioritas Indonesia sebagai anggota tidak tetap di Dewan Keamanan PBB.

Lihat juga...