WALHI Papua Desak Dua Capres Selesaikan Masalah Lingkungan

JAYAPURA – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Papua, mendesak kedua calon presiden mengedepankan isu lingkungan dan bukan kepentingan korporasi di provinsi paling timur ini, pada debat kedua nanti.

Menurut WALHI, terhitung sejak integrasi Papua ke Indonesia, masalah lingkungan belum menjadi perhatian pemerintah hingga kini. Dalam tiga fase, misalnya pascaintegrasi, reformasi, hingga Otonomi Khusus, persoalan buruknya lingkungan belum maksimal menjadi kebijakan pemerintah.

Sebagai contoh limbah tailing PT. Freeport Indonesia, pemerintah hanya mengambil keuntungan dari hasil tambang, tanpa peduli dengan lingkungan hidup sebagai kesatuan kehidupan masyarakat setempat.

Berbagai pihak dan WALHI telah mendesak pemerintah agar segera meminta perusahaan multinasional asal Amerika itu untuk memulihkan kondisi lingkungan.

Namun, hingga kini terabaikan. Hasil audit BPK RI, terjadi kerusakan ekosistem triliunan rupiah menjadi catatan kritis buruknya ketimpangan kebijakan yang melanggengkan orientasi profit daripada nilai kemanusiaan dan ekosistem.

Ironisnya, suara masyarakat asli/lokal yang menuntut perbaikan lingkungan sejak Kontrak Karya (KK), didukung dengan kelompok/Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) di era reformasi hingga Otonomi Khusus, menuntut agar perbaikan lingkungan, tetapi tak satu pun para pihak yang berkepentingan melakukan perbaikan dan atau pemulihan lingkungan.

Selain perusahaan pertambangan raksasa itu, perkebunan sawit dan industri ekstraktif lainnya pada 1980, turut menghancurkan ekosistem dan lingkungan hidup.

Orang asli Papua dijanjikan, bahwa dengan hadirnya investasi akan membawa perubahan hidup yang lebih baik, di samping terbukanya ruang penyerapan tenaga kerja.