Kemiskinan di NTB Menurun, Ketimpangan Meningkat

MATARAM – Data Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat hingga bulan September 2018 mengalami penurunan sebesar 0,12 persen atau 1,84 orang dari total jumlah penduduk sebesar 735,62 ribu orang atau 14,63 persen.

“Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan bulan Maret 2018 sebesar 737,46 ribu orang atau 14,75 persen,” kata Kepala Bidang Statistik Sosial BPS NTB, Asrief Chandra, di Mataram, Selasa (15/1/2019).

Selama periode Maret 2018 – September 2018, secara absolut penduduk miskin di daerah perkotaan meningkat sekitar 4,74 ribu orang dari 370,38 ribu orang pada Maret 2018, menjadi 375,12 ribu orang pada September 2018.

Sebaliknya, di daerah pedesaan, penduduk miskin berkurang sebanyak 6,58 ribu orang dari 367,08 ribu orang pada Maret 2018, menjadi 360,50 ribu orang pada September 2018.

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2018 sebesar 15,94 persen, turun menjadi 15,66 persen pada September 2018. Sementara penduduk miskin di daerah pedesaan turun dari 13,72 persen pada Maret 2018 menjadi 13,69 persen pada September 2018.

“Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Ini terjadi baik di perkotaan maupun pedesaan” katanya.

Ditambahkan, pada September 2018, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 74,00 persen untuk perkotaan dan 74,81 persen untuk pedesaan.

Ketimpangan Meningkat

Dijelaskan Asrief, meski kemiskinan menurun, tingkat ketimpangan hingga September 2018 dilihat dari pengeluaran penduduk Nusa Tenggara Barat yang diukur oleh Gini Ratio tercatat sebesar 0,391. Angka ini meningkat sebesar 0,019 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2018 yang sebesar 0,372.

Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2018 tercatat sebesar 0,422 mengalami peningkatan dibanding dengan gini ratio Maret 2018 maupun gini ratio September 2017, masing-masing sebesar 0,024 poin dan 0,009 poin.

“Gini ratio di daerah pedesaan pada September 2018 tercatat sebesar 0,343 meningkat 0,010 poin dibanding Gini Ratio Maret 2018 dan meningkat 0,020 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2017,” katanya.

Lebih lanjut ia menambahkan, pada September 2018, distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah sebesar 17,31 persen. Artinya pengeluaran penduduk masih berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.

Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 15,55 persen yang artinya berada pada kategori ketimpangan sedang. Sementara untuk daerah pedesaan, angkanya tercatat sebesar 19,29 persen, yang berarti masuk dalam kategori ketimpangan rendah.

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Ridwansyah, mengatakan, pada tahun anggaran 2019, APBD NTB benar-benar dimaksimalkan untuk penanganan program pembangunan prioritas.

Selain digunakan untuk penanganan bencana gempa Lombok, juga akan dimaksimalkan untuk penanganan kemiskinan, termasuk dengan memaksimalkan dana desa.