Warga Maluku Keluhkan Transportasi Laut, Minim
AMBON — Komisi C DPRD Maluku mengakui adanya keluhan warga yang sudah lama tidak bisa kembali ke sejumlah daerah asalnya, akibat tidak ada kapal perintis yang beroperasi.
“Hampir setiap saat ada warga yang datang ke komisi menyampaikan keluhan mereka, bahkan hari ini ada sekitar 30 orang yang juga hadir dengan persoalan yang sama,” kata ketua komisi C DPRD Maluku, Anos Yermias di Ambon, Jumat (2/11/2018).
Penjelasan Anos disampaikan dalam rapat dengar pendapat antara komisi dan Kadis Perhubungan Maluku, Frangky Papilaya, Direktur Operasi PT. Pelni Cabang Ambon, Djasman, serta Kasie Lalu Lintas Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Ambon, Rifai.
Anos juga mempertanyakan sistem pelayaran perintis baik yang dikelola PT. Pelni maupun pihak swasta dengan jadwal doking kapal yang selalu dinilai tidak tepat waktu dan tidak ada kapal pengganti.
Sedangkan di sisi lainnya, ada kapal perintis yang dikelola swasta tetapi harga tiketnya terlalu mahal, baik yang melayari rute perintis ke arah Kabupaten Tenggara Barat, Maluku Barat Daya maupun Kabupaten Seram Bagian Timur.
Kadis Perhubungan Maluku, Frangki Papilaya mengakui ada 18 unit kapal yang dioperasikan untuk melayani rute pelayaran perintis di daerah ini dan penetapan trayek ini dilakukan bersama antara pemerintah daerah dan Kementerian Perhubungan.
Dari 18 kapal perintis ini telah ditentukan jalur-jalur mana saja yang akan mereka lewati tentunya dengan memperhatikan usul yang disampaikan pemerintah kabupaten masing-masing daerah melalui Dinas Perhubungan.
“Jadi semua jalur perintis itu ditentukan langsung oleh pemerintah kabupaten tanpa diintervensi sedikit pun oleh pemprov, karena yang mengetahui kondisi riil daerah adalah masing-masing pemkab/pemkot, lalu Dishub provinsi membawa usulan ini ke rakornas perintis nasional untuk ditetapkan” ujarnya.