Harga Melambung, Pemkab Manokwari Diminta Intervensi Perdagangan Ikan

MANOWARI — Pemerintah Kabupaten Manokwari, Papua Barat, diminta segera mengintervensi proses perdagangan ikan mengingat harga ikan di daerah tersebut terus melambung.

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat, Melkias Werinussa, mengatakan tempat pelelangan ikan harus difungsikan agar pedagang menerima harga wajar, dan lebih murah.

Pihaknya menduga selama ini pedagang tidak memperoleh ikan secara langsung dari para nelayan, melainkan dari para pengepul.

“Rantai perdagangannya harus dipotong. Selama ini mungkin pedagang dapat ikan sudah dari tangan ketiga dan tidak langsung dari nelayan,” kata Werinussa di Manokwari, Minggu (4/11/2018).

Selain terkait rantai perdagangan, faktor cuaca cukup berpengaruh terhadap harga ikan. Ia pun berharap instansi terkait baik kabupaten maupun provinsi memperhatikan area nelayan.

Hasil tangkapan nelayan di daerah ini, lanjut Werinussa, sebisa mungkin harus ditingkatkan, mengingat, ikan tangkapan nelayan di Manokwari selama ini juga dikirim untuk memenuhi permintaan dari sejumlah kabupaten lainnya.

“Dalam beberapa kali rapat ini sudah kita bahas. Pada hari-hari biasa harga ikan tinggi dan menjelang hari-hari besar keagamaan harganya lebih tinggi lagi,” kata Werinussa.

Pada Oktober 2018, inflasi di Manokwari mencapai 1,07. Inflasi Manokwari tertinggi di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua serta urutan keempat tertinggi nasional.

Ikan sering kali menjadi salah satu komoditas penyumbang inflasi di daerah tersebut, terutama ikan ekor kuning, cakalang, dan kakap merah. Pada Oktober 2018, sumbansih ikan Ekor Kuning dalam pembentukan inflasi di Manokwari mencapai 0,26 persen, ikan Cakalang 0,25 persen dan Kakap Merah 0,06 persen. (Ant)