BI Malut Siapkan Program Hilirisasi Komoditi Kelapa

TERNATE – Perwakilan Bank Indonesia (BI) Maluku Utara (Malut), menyiapkan program untuk meningkatkan produksi kelapa dengan melakukan hilirisasi komiditi itu, guna mengatasi anjloknya harga kopra beberapa hari terakhir.

“Kami akan membantu dengan melakukan sosialisasi, terkait dengan produk turunan dari kelapa, agar petani tidak hanya bergantung pada kopra saja, artinya adalah Industri manufacturing kelapa menjadi produk turunan, khususnya tepung kelapa dan sebagainya,” kata Kepala Perwakilan BI Malut, Dwi Waluyanto, di Ternate, Sabtu (24/11/2018).

Menurutnya, berdasarkan Kajian Bank Indonesia terkait sumber pertumbuhan ekonomi Maluku Utara, yang didalamnya rekomendasi hilirisasi kelapa, sudah didesiminasikan sejak sekitar satu setengah tahun lalu.

Ternyata, sebelum anjloknya harga kopra, BI sudah memikirkan bagaimana memanfaatkan kopra agar tetap memiliki nilai jual lebih tinggi.

Dwi menyoroti anjloknya harga komoditi kopra, sehingga harus ada upaya Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Provinsi Malut mencari solusi terbaik.

“Dengan ajloknya harga kopra saat ini, merupakan waktu yang tepat untuk mendedikasi patani kopra agar bisa tetap bertahan dengan harga jual yang tinggi. Namun, harus diolah menjadi produk lain. Kalau sebelumnya tidak banyak yang menanggapi, maka sekaranglah saat yang tepat untuk memulai,” kata Dwi.

Sebab, dengan turunnya harga kopra, maka pencegahan masalah harus ada solusi jangka pendek dan jangka menengah atau panjang.

Solusi jangka pendek harus dicari oleh pemda, dan jangka panjang itu harus di cari solusi dari diskusi masyarakat maupun pemda, untuk disampaikan ke pemerintah daerah dan deprov, agar ada solusi yang menguntungkan bagi petani kelapa Malut.

Dia pun mengajak semua kalangan, khususnya pemerintah daerah, untuk serius dan fokus merencanakan hilirisasi komoditi kelapa. Maka, harus dibutuhkan kerja sama dengan seluruh kabupaten kota agar dapat memdorong hilirisasi untuk kopra ini.

“Tentunya Perwakilan BI dengan berbagai pihak terkait akan bersama-sama mencari solusi yang terbaik, tentu dengan kapasitas dan kewenangannya masing-masing,” katanya. (Ant)