Ribuan GTT-PTT di Jember Tuntut Penghapusan Batasan Usia CPNS

JEMBER – Setelah dinyatakan gagal ikut seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) karena pembatasan usia, ribuan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Kabupaten Jember, menuntut Pemerintah tidak membatasi usia sebagai syarat mengikuti seleksi CPNS.

Tahun ini, Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpanrb) membuka seleksi CPNS dengan batas usia sampai 35 Tahun. Hal tersebut membuat mayoritas GTT dan PTT Jember dari 4.700 orang tersebut, tidak dapat mengikuti seleksi CPNS 2018.

“Ada ribuan GTT-PTT dan mengabdi puluhan tahun. Mereka kecewa. karena aturan Kemenpan RB yang membatasi usia seleksi CPNS 2018,” kata Ketua IKIP PGRI Jember, Supriyono, saat bertemu dengan anggota DPRD Jember, Senin (29/10/2018) siang.

Supriyono juga mengatakan, ada ribuan GTT-PTT di Jember yang usianya kelewat batas atau di atas 35 tahun. Padahal, GTT dan PTT tersebut telah mengabdi menjadi guru honorer, bahkan sampai lebih dari 20 tahun.

“Harapannya mereka menjadi honorer adalah ingin jadi PNS,” ucapnya.

Supriyono mengatakan, Pemerintah Jokowi perlu meniru era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang tidak ada batasan dalam rekruitmen CPNS.

“Mereka (yang berusia di atas 35 tahun) bisa kok bersaing dan mampu,” ungkapnya.

Wakil Ketua DPRD Jember, Ayub Junaedi, mengatakan DPRD Jember bersepakat jika pemerintah tidak perlu memberikan batasan usia pada seleksi penerimaan CPNS. Menurut dia, pengorbanan GTT dan PTT selama puluhan tahun layak diapresiasi. sehingga perlu diberikan kesempatan yang sama.

“Ya, mereka ini kan sudah mengabdi puluhan tahun, pasti lebih berpengalamanlah. Kalau ada yang lebih berpengalaman, ngapain cari yang baru, kan?” ucap Ayub.

Pada saat hearing dengan GTT dan PTT,  Ayub melakukan teleconference dengan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Nihayatul Wafiroh. Kepada Nihayah, para GTT menyampaikan aspirasinya terkait pembatasan usia seleksi CPNS 2018.

“Kami memang menerima banyak aduan tentang ini. Insyaallah dalam waktu dekat, akan kami panggil Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB),” kata Nihayah.