Kembangkan IKM, Penyuluh Perindustrian Diminta Berperan Optimal
MATARAM — Para pejabat fungsional penyuluh perindustrian dan perdagangan (PFPP), di Nusa Tenggara Barat diminta berperan optimal dalam upaya peningkatan serta pengembangan industri kecil menengah di daerah ini.
“Setelah mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi di bidang hak kekayanan intelektual (HKI) dan bimbingan teknis kemasan, PFPP harus mengambil peran karena setiap daerah butuh instruktur untuk mendorong perkembangan IKM di setiap daerah,” kata Sekretaris Dirjen Industri Kecil Menengah (IKM) Kemenperin RI Eddy Siswanto di Mataram, Nusa Tenggara Barat, kemarin.
Pernyataan tersebut disampaikannya di sela menutup kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi di bidang HKI dan bimbingan teknis kemasan kepada puluhan PFPP di Nusa Tenggara Barat yang berlangsung 21-26 Oktober 2018.
Dikatakan, untuk para PFPP HKI diharapkan aktif melakukan promosi kepada IKM agar mereka memiliki merek sendiri sebagai hak cipta sehingga tidak dijual atau diambil oleh pihak lain.
“Pentingnya pendaftaran merek ini supaya hak cipta IKM tidak diklaim pihak manapun,” ujarnya.
Ia mengakui, salah satu kendala yang dihadapi PFPP dalam memberikan promosi tentang HKI adalah, IKM tidak mau berkembang dan tidak berpikir jauh ke depan, padahal mereka punya potensi pasar yang baik.
Oleh karena itu, hal inilah yang menjadi tantangan pagi PFPP bidang HKI untuk terus melakukan pendekatan dan edukasi kepada pengusaha IKM agar menjadi program jangka panjang dan mereka bisa berkembang maksimal.
“PFPP di daerah juga harus kreatif melakukan tindakan sesuai yang dibutuhkan, misalnya dengan melakukan pendekatan, edukasi dan mampu membuka wawasan IKM agar bisa mendaftarkan hasil produksinya sampai memiliki HKI,” ujarnya.
Hal senada juga dilontarkannya kepada peserta PFPP untuk bimbingan teknis kemasan, Eddy meminta agar PFPP mengambil peran aktif di rumah kemasan pada masing-masing daerah.
Meskipun diakuinya, dari 24 unit rumah kemasan yang ada tidak semuanya berjalan maksimal, karena ada juga yang jalan setengah-setengah yang artinya masih membuhkan motivasi dari PFPP.
“Untuk itu, PFPP harus mengambil perannya di rumah kemasan, sebab keberadaan PFPP di daerah sangat dibutuhkan sebagai instruktur untuk mendorong IKM memiliki sebuah kemasan produk yang menarik, memiliki kekhasan tersendiri dan pastinya sesuai standar pengemasan,” katanya.
Kegiatan penutupan pelatihan peningkatan kompetensi di bidang HKI dan bimbingan teknis kemasan kepada puluhan PFPP, selain dihadiri peserta juga dihadiri Kepala Dinas Perindustrian NTB Dra Baiq Eva Nurcahyaningsi.
Seusai penutuan Eva mengatakan, PFPP ini tetap dilibatkan dalam setiap ada kegiatan peningkatan kapasitas IKM.
“Meskipun kami hanya memiliki 8 orang PFPP atau jauh dari kata ideal namun keberadaan mereka selalu terdepan dan tetap dimaksimalkan untuk melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap IKM-IKM di daerah ini,” katanya.
Bahkan untuk mensiasati kekurangan penyuluh tersebut, pihaknya juga bekerja sama dengan perguruan tinggi serta mengoptimalkan peran aparatur sipil negara (ASN) umum agar mau inpassing menjadi PFPP.
“Para penyuluh kami melakukan pendampingan kepada IKM sampai mereka benar-benar mandiri,” katanya. [Ant]