Peran Kewirausahaan Sektor Publik Model Fadel Muhammad

MALANG – Guru besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (FIA UB), Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad mengatakan, berdasarkan penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PANRB), rata-rata nilai kinerja pemerintah daerah masih C atau bisa dikatakan masih kurang.

Dari penilaian tersebut, mengindikasikan ada yang salah dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintah.

“Rendahnya kualitas kinerja pemerintah daerah ini, sebenarnya juga saya rasakan ketika awal memangku jabatan gubernur Provinsi Gorontalo pada periode 2001-2009,” ucapnya saat memberikan pidato pengukuhan di Universitas Brawijaya, Kamis (23/8/2018).

Menurutnya, saat ini dibutuhkan pola pikir dan pola tindak yang berbeda dengan sebelumnya. Pola pikir baru yang beorientasi pada kualitas kinerja yang memberikan manfaat serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat atas layanan yang diberikan pemerintah.

Salah satunya dapat dilakukan dengan menerapkan kewirausahaan sektor publik model ‘Fadel’ untuk peningkatan kualitas kinerja pemerintah daerah.

“Kemudian saya coba menerapkan nilai-nilai kewirausahaan ke birokrasi pemerintahan dengan memetakan fungsi pemerintahan berdasarkan manajemen modern yang lazim dianut sektor swasta,” ujarnya.

Dalam model Fadel ini, gubernur berfungsi sebagai Chief Executif Officer (CEO) yang bertanggungjawab untuk semua keputusan dan untuk melaksanakan rencana jangka pendek serta panjang organisasi.

Kemudian wakil gubernur berfungsi sebagai Deputy Chief Executive Officer yang bertugas membantu dalam mengelola dan mengarahkan organisasi.

Selanjutnya, Badan Keuangan Daerah sebagai Chief Financial Officer (CFO) yang bertanggungjawab untuk mengawasi akuntansi keuangan provinsi dan keuangan satuan kerja daerah.

Sedangkan sekretaris daerah dan kepala dinas, masing-masing menjadi Chief Operating Officer (COO) dan Division Head yang bertanggungjawab terhadap kegiatan sehari-hari.

“Kami ingin membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan di daerah dengan menekankan pentingnya pencapaian hasil dan akuntabilitas dalam menjamin anggaran publik yang dibelanjakan,” terangnya.

Lebih lanjut, pria yang juga pernah menjabat sebagai menteri Kelautan dan Perikanan ini menyebutkan, dalam kewirausahaan sektor publik, Fadel mengemukakan bahwa terdapat beberapa variabel yang mampu mempengaruhi kinerja pemerintah daerah yakni kapasitas manajemen pemerintah daerah, faktor lingkungan makro, budaya organisasi dan faktor endowment daerah.

“Dari variabel tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur kapasitas manajemen kewirausahaan menjadi kunci untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam pelayanan publik,” ungkapnya.

Intinya, kewirausahaan sektor publik Model Fadel dapat direplikasi ke daerah lain dengan melakukan modifikasi sesuai dengan karakteristik daerah.

Lebih lanjut, dalam pidato pengukuhannya tersebut, Fadel Muhammad memberikan rekomendasi agar pemerintah pusat bisa membuat peta jalan (road map) kewirausahaan sektor publik nasional yang dijadikan pedoman untuk menerapkan kewirausahaan sektor publik di lingkungan pemerintahan.

Selain itu, perlu ada kebijakan nasional kewirausahaan sektor publik yang memberi stimulan dan insentif kepada pemerintah daerah untuk melakukan inovasi serta terobosan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja daerah serta pemberian penghargaan kepada daerah yang mampu meningkatkan kualias kinerja.

Sementara itu, disebutkan Fadel Muhammad dipercaya untuk menduduki jabatan Guru Besar terhitung sejak 1 Juni 2018 melalui Surat Keputusan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi yang menetapkan DR. Ir. Fadel Muhammad sebagai Guru Besar Ilmu Kewirausahaan Sektor Publik. Hingga kemudian dikukuhkan sebagai salah satu Guru Besar Universitas Brawijaya 23 Agustus 2018.