Pengoperasian Jembatan Timbang Dikerjasamakan Swasta

DEMAK  – Pengoperasian jembatan timbang di Tanah Air akan dikerjasamakan dengan swasta untuk menjamin standar operasional prosedur berjalan dengan baik, kata Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi.

“Artinya, di jembatan timbang tidak hanya ada petugas dari Kementerian Perhubungan, melainkan ada pula dari pihak swasta yang bertujuan untuk menjamin pelaksanaan di lapangan sesuai SOP, juga untuk memberikan pendampingan,” ujarnya, ditemui usai melakukan peletakan batu pertama (ground breaking) pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Demak di Jalan Lingkar Demak, Jawa Tengah, Jumat.

Sementara tugas penilangan, kata dia, tetap diserahkan petugas perhubungan.

Pada 2019, katanya, ada dua jembatan timbang yang menggunakan skema baru, yakni availability payment (AP), di antaranya di jembatan timbang Palembang dan Riau yang membangun pihak swasta dan diawaki oleh mereka. “Pihak swasta akan mendapatkan kompensasi pembayaran dari lelang yang dilakukan Kementerian PUPR,” ujarnya.

Dengan demikian, lanjut dia, investasinya murni dari pihak swasta. Apabila pada 2019 skema baru tersebut bisa berhasil, katanya, akan didorong untuk beberapa jembatan timbang bekerja sama dengan swasta.

Ia mengakui pelanggaran muatan cukup banyak terjadi karena dari hasil penelitian di lapangan pada tahun 2017 diketahui dari 100 kendaraan barang yang lewat, sekitar 75 persen di antaranya melanggar karena kelebihan muatan over dimensi. Bahkan, lanjut dia, sekitar 25 persen dari 75 persen kendaraan yang melanggar kelebihan muatannya bisa mencapai 100 persen.

Misal, kata dia, kendaraan yang memiliki kapasitas muatan 20 ton, namun muatannya mencapai 40 ton.