SLBF: Politik Uang Berpotensi Terjadi di Pilkada Sumbar

Dari pengakuan masyarakat yang dijadikan sampel, diperkirakan 30 persen menyebut politik uang dapat menentukan pilihannya sebelum datang ke TPS. Politik uang yang dilakukan tidak hanya pemberian uang cash, tetapi juga dalam bentuk pemberian paket atau sejenisnya dari paslon diwaktu kampanye.

Dengan hasil tersebut, SBLF Riset dan Konsultan berharap Bawaslu untuk mengawasi potensi politik uang tersebut. Terutama di daerah-daerah yang memiliki kecenderungan pemilih terhadap adanya politik uang. “Tentunya kita berharap Bawaslu mampu mengatasi terkait politik uang tersebut,” tegasnya.

Sementara di tiga kota lainnya, praktik politik uang juga berpotensi terjadi. Seperti halnya Kota Padang, yang terbilang cukup sengit dalam perbutan suara pada 11 kelurahan yang ada. Bahkan dari survei tersebut, paslon Mahyeldi-Hendri Sapta dinilai memiliki kepercayaan yang tinggi dari masyarakat jika dibandingkan dengan paslon Emzalmi – Desri Ayunda.

SBLF juga menyebutkan, basis suara paslon Emzalmi – Desri Ayunda bisa saja berubah dan memilih paslon Mahyeldi – Hendri Sapta. “Kondisi ini pun perlu diwaspadai oleh Bawaslu, karena ada potensi terjadinya politik uang,” ungkapnya.

Kondisi potensi politik uang tersebut, turut membayangi bagi paslon di Kota Pariaman dan Kota Sawahlunto. Rata-rata, pemberian uang tidak mempengaruhi pilihan. Mereka cenderung menerima uang, sementara untuk pilihan sesuai dengan hati nurani.