Gubernur NTB Bantah Lakukan Safari Politik

MATARAM – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Zainul Majdi, membantah anggapan banyak kalangan yang menyebut dirinya melakukan safari dakwah ke sejumlah daerah terkait aspirasi masyarakat yang memintanya maju pada pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

Bantahan tersebut disampaikan Majdi usai menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2017, di gedung DPRD Provinsi NTB, Senin (23/4/2018).

“Saya memenuhi undangan sudah sangat sering, orasi ilmiah di mana-mana, undangan pengajian di akhir minggu sudah sering seperti itu dari dulu, cuma beberapa waktu terakhir dijadikan komoditas politik, karena urusan Pilpres”, kata Majdi.

Tapi, katanya, kalau saya keluar daerah dalam konteks silaturrahmi dengan mahasiswa, pengajian maupun orasi ilmiah, itu bagian dari upaya memperkenalkan NTB dan tidak pernah ada yang ribut selama ini.

Dikatakan, walaupun banyak memenuhi semua undangan yang ada, tapi kinerja dirinya tetap berjalan baik, hanya akhir-akhir ini mulai dipermasalahkan oleh wallahualam.

“Mungkin karena ada yang beraspirasi TGB masuk kontestasi 2019, kan begitu saja, kalau tidak ada aspirasi itu siapa yang mempermasalahkan?” katanya.

Ia mengatakan, kalau mau tahu bagaimana kegiatan memenuhi pengajian, kuliah umum, ikuti saja nanti akan lihat sendiri, panitialah yang menyiapkan segala sesuatu. “Saya hanya membeli tiket saja untuk ke sana, tidak ada dana apa-apa”, katanya.

Ia mengatakan, tidak ada mobilisasi masyarakat. Mungkin orang berpikir mobilisasi, yang mau datang silahkan datang, memang yang mau datang ke majlis ta’lim atau masjid itu memang kehendak dirinya, tidak ada yang mengkondisikan atau membayar.

“Jadi, menurut saya itu hal yang baik, bahwa mari kalau membangun bangsa dengan kerelaan, jangan ada transaksional, berjalan saja dengan normal”, katanya.

Lebih lanjut Gubernur NTB dua periode tersebut menambahkan, tiga gubernur tidak saja di daerah, kalau ada menganggap, bahwa gubernur hanya efektif di daerah, itu kan bahaya daerah kita, sebab gubernur kerjanya selama ini di antaranya adalah membangun sumberdaya di luar.

Sebelumnya, Persatuan Pemuda dan Mahasiswa Nusa Tenggara Barat (PPM NTB) Jakarta melakukan aksi demonstrasi, meminta Kementerian Dalam Negeri menegur dan mengingatkan Gubernur NTB, agar fokus dalam menyelesaikan kepemimpinan di NTB dan tidak sibuk melakukan safari dakwah ke berbagai daerah untuk kepentingan Pilpres 2019.

PPM NTB mempersoalkan kegiatan safari dakwah Gubernur NTB yang dinilai menyebabkan terbengkalainya tugas sebagai pemimpin dalam melayani masyarakat NTB.

“Politik praktis yang dikemas dalam bentuk safari dakwah adalah bentuk pelanggaran pejabat negara demi keuntungan politik pribadi dalam menghadapi Pilpres 2019” kata koordinator Lapangan, Andre Usrah.