Dorong TKI Bekerja di Sektor Formal Diperlukan Penguatan Keterampilan

MATARAM — Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu daerah dengan jumlah pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terbesar di Indonesia setiap tahun.

Dari sekian banyak TKI yang diberangkatkan bekerja ke luar negeri, sebagian besarnya bekerja di sektor informal berupa perkebunan kelapa sawit dan bangunan.

“Hampir sebagian besar TKI kita bekerja sebagai buruh perkebunan dan bangunan, masih sedikit yang bekerja di sektor formal sebagai tenaga profesional,” kata Gubernur NTB, Zainul Majdi saat menerima kunjungam Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf di Mataram, Senin (5/3/2018).

Karena itulah, untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan penguatan keterampilan bagi para TKI, sebagai bekal supaya saat berangkat ke luar negeri bisa bekerja dan terserap sebagai tenaga kerja profesional dengan gaji menjanjikan.

Karena itulah, dirinya menyambut baik, tawaran kerjasama yang diajukan Dede Yusuf selaku ketua Komisi lX DPR RI yang hendak memfasilitasi TKI di NTB untuk mendapat pelatihan dan keterampilan dari perusahaan yang ditawarkan.

“Dengan demikian, para TKI yang mendapatkan pembinaan dan pelatihan nantinya diharapkan bisa memiliki keterampilan yang bisa diandalkan sebagai bekal mendapatkan pekerjaan lebih menjanjikan, ketika bekerja ke luar negeri,” katanya.

Diakui Majdi, masalah tenaga kerja memang selalu menjadi atensi pemerintah daerah NTB. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah, termasuk dengan membangun kantor Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) di setiap kabupaten kota diharapkan bisa terus meminimalisir keberangkatan TKI secara ilegal.

LTSP TKI juga diharapkan bisa mengantarkan NTB menjadi contoh tata kelola pengiriman tenaga kerja yang baik, sehingga tidak terjadi kasus yang tidak diinginkan seperti pengiriman tenaga kerja non prosedural.

Ketua Komisi lX DPR RI, Dede Yusuf, Ketua Komisi yang membidangi tenaga Kerja, Kependudukan dan Kesehatan mengaku datang guna melaporkan dan mohon kesediaan Gubernur NTB terkait rencana kerjasama pemerintah daerah dengan salah satu lembaga pelatihan dan sertifikasi tenga kerja.

“Melalui tersebut diharapkan dapat memberi penguatan keterampilan bagi para TKI di NTB, termasuk memastikan semuanya berjalan tertib administrasi. TKI nanti sebelum berangkat akan dibekali pendidikan dan sertifikasi terlebih dahulu agar lebih memiliki daya jual,” katanya.

Dijelaskan, formula kerjasama nantinya akan tertuang dalam dokumen dan nota kesefahaman sebagai bentuk keseriusan dalam menjamin kesiapan, penempatan hingga perlindungan terhadap TKI.