Pariwisata Halal NTB Turunkan Angka Pengangguran

MATARAM – Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Badan Pariwisata Daerah (BPD) Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Abdul Hadi Faesal mengatakan, Lombok dan Sumbawa adalah bersandingnya pariwisata konvensional dan pariwisata halal.

“Tidak ada pariwisata konvensional dan halal yang bersanding begitu mesra. Ini berkat sentuhan yang sangat terukur,” kata Hadi dalam seminar bertajuk “Perkembangan Wisata Halal NTB” pada rangkaian Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Forum Jurnalis Muslim (Forjim) di Aula Islamic Center Mataram, NTB, Rabu (21/2/2018).

Disampaikan dia, kalau Aceh ada Perda (Peraturan Daerah) Syariah, itu hal wajar mengingat daerah istimewa. Tetapi daerah di luar Aceh, bisa menciptakan perda tentang pariwisata halal. Maka, kata Hadi, tidak ada duanya, imam pariwisata halal adalah NTB.

Sepuluh tahun perkembangan NTB dengan pariwisata halal, sebut dia, sangat luar biasa, banyak sekali acara nasional maupun internasional yang digelar di Pulau Seribu Masjid ini.

Target wisatawan pun tercapai setiap tahunnya. Pada 2017, jelas Hadi, 3,5 juta yang terinci yaitu 1,5 juta wisatawan mancanegara (wisman) dan 2 juta wisatawan domestik. Menurutnya, capaian target tersebut adalah kontribusi nyata yang dirasakan dengan hadirnya pariwisata halal. Ada pun target 2018 sebanyak 4 juta wisatawan, yaitu 1,5 juta wisman dan 2 juta domestik.

Menurutnya, pariwisata halal ini soal market saja. Terbukti pariwisata halal dan konvensional tidak ada benturan di NTB. Karena derajat perekonomian masyarakat bawah mulai meningkat. Angka pengangguran dan kemiskinan bisa ditekan. Ini adalah kontribusi pariwisata halal. “Seperti di Desa Mangsit Lombok, itu pengangguran hampir 0 persen,” ujar Hadi.

Hal ini, jelas dia, karena seluruh hotel yang ada di sekitar desa tersebut mempekerjakan masyarakat Mangsit, mulai staf hotel hingga tukang taman.

Pada umumnya, hotel-hotel di Lombok sudah halal, salah satunya terbukti dengan adanya mushola, tempat wudhu, arah kiblat serta sajadah. Bahkan, wisatawan non-Muslim menilai bahwa makanan halal adalah higienis. Sehingga mereka merasa nyaman berada di zona-zona halal. “Artinya, halal sesungguhnya tidak menjadi persoalan bagi wisatawan,”pungkas Hadi.

Dalam pengembangan wisata halal, pemerintah NTB memberikan pemahaman hostpitality kepada wisatawan. Yakni, jelas Hadi, keramah-tamahan dan berbaik sangka sehingga mereka bisa menerima apa yang kita lakukan.

“Lombok memprogramkan bahwa wisatawan ikut budaya kita, bukan kita yang ikut budaya mereka. Sehingga saat mereka masuk ke daerah atmosfir budayanya sangat kental nilai-nilai lokal, menjadi nyaman,” jelas Hadi.

Terkait pantai Gili Trawangan dan pantai Senggigi yang identik wisman berbusana mini, dijelaskan Hadi, memang pihaknya memfasilitasi tempat itu untuk pariwisata konvensional. Namun demikian, wisman akan diberikan pemahaman bahwa berbusana punya batas-batas tertentu. Apalagi NTB dijuluki sebagai daerah Seribu Masjid, yang memang secara historis karakteristik daerah dan suku yang ada, sangat religius.

“Ini jadi daya tarik terutama wisatawan Timur Tengah dan Asia Tenggara, serta negara lainnya,” tuturnya.

Menurut Hadi, pariwisata halal NTB menjadi pasar potensial. Diharapkan, wisata halal ini bisa mendongkrak pendapatan daerah apalagi kontribusinya sudah dirasakan sejak beberapa tahun lalu.