Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi di Balikpapan 65,67 Persen
BALIKPAPAN — Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi (Contraception Prevalence Rate/CPR) kota Balikpapan hingga November 2017 mencapai 65,67 persen. Angka itu mengalami kenaikan tidak signifikan dari tahun sebelumnya, 2016 yang mencapai 65,50 persen.
Ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan program keluarga Berencana (KB) adalah angka prevalensi pemakaian kontrasepsi (CPR). Juga dilihat dari unmet need KB yang merupakan kebutuhan Pasangan Usia Subur (PUS) untuk ber-KB, tetapi kebutuhan tersebut (tidak ingin anak lagi atau ingin menjarangkan kehamilan berikutnya) tidak terpenuhi dan tidak memakai alat kontrasepsi.
“Bila unmet need semakin tinggi, kinerja kita buruk. Kita tahun 2017 mencapai 15,83 persen dan ini termasuk tinggi. Sedangkan semakin tinggi CPR, maka kinerja kita baik,” jelas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) kota Balikpapan, Sri Wahyuningsih, saat ditemui, Jumat (19/1/2018).
Menurutnya, angka prevalensi pemakaian kontrasepsi di kota madinatul iman hingga November 2017 mencapai 65,67 persen. Angka itu mengalami kenaikan meskipun tidak signifikan, bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“CPR ini meningkat meskipun tidak signifikan hanya naik sekitar 0,17 persen dan itu relatif. Sebenarnya garapan kita itu unmet need, bagaimana pasangan usia subur untuk menggunakan KB,” terangnya.
Perempuan yang disapa Yuyun ini membeberkan, bahwa kendala yang ditemui adalah orang yang sudah ber-KB kemudian tak lagi ber-KB. Meski itu menjadi kendala, namun di 2017 kemarin bisa diturunkan dari 2015 sebesar 18,10 persen menurun menjadi 16,05 persen (DO).
“Orang yang kemarin ber-KB tapi DO tidak ber-KB lagi entah mengapa tidak menggunakan KB. Tapi, sudah kita turunkan tahun lalu 18 persen menjadi 16 persen. Kenapa tadi CPR tidak signifikan itu karena peserta KB baru 2017 kenaikannya juga tidak signifikan,” sebut perempuan berjilbab ini.
Kendala lain yang ditemui adalah pasangan usia subur yang belum mau menggunakan KB, karena faktor kondisi ekonomi yang mampu dan masyarakat tak mampu yang juga belum mau ber-KB. Ada pun peserta KB aktif di 2016 mencapai 66 ribu 889 kemudian naik di 2017 menjadi 67 ribu 558 peserta.
“Hanya enam ribu pertambahan peserta KB aktif untuk 2017. Rata-rata orang ini hanya ganti cara, misal dari alat kontrasepsi suntik kemudian menggunakan alat kontrasepsi MKJP atau KB jangka panjang seperti IUD, MOW, MOP dan implan. KB aktif gabungan peserta lama dengan peserta baru dikurangi DO,” kata Yuyun.
Dikatakannya, upaya yang dilakukan dalam meningkatkan peserta KB aktif ini dengan melakukan penyuluhan dan bekerja sama dengan PKK yang sudah ditandai dengan MoU.
“Penyuluhan kita tak henti-hentinya. Kami juga melakukan MoU dengan PKK untuk mengajak pasangan usia subur menggunakan KB,” tukasnya.
Dia menargetkan, angka CPR di 2018 ini mencapai 66,50 persen. Bahkan dinas terkait juga gencar penyuluhan penggunaan KB jangka panjang, karena program KB ini tidak hanya dua anak cukup, namun terkait dengan ketahanan keluarga.
“Bicara KB tidak hanya dua anak cukup. Karena terkait berbagai sektor itu pendidikan, ekonomi, ketahanan keluarga. Pemerintah menyebutnya Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Berkeluarga (KKPBK),” tutupnya.