Dewan Pers Desak Kepala Daerah Hapus Pos Dana Bantuan untuk Wartawan dan Media

Menurut Yosep, pihaknya sudah menyurat ke Mendagri dan Presiden Jokowi untuk menerima kunjungan Dewan Pers yang akan membicarakan dan membahas soal peran jurnalis dan media serta meminta pemerintah untuk segera menghapus bantuan dana bagi media dan jurnalis, karena rawan disalahgunakan untuk korupsi.

“Kita sudah menyurat ke Mendagri dan Presiden tinggal menunggu agenda pertemuan, dan nanti dalam tatap muka itu kita akan sampaikan agar pemerintah mengeluarkan kebijakan kepada kepala daerah untuk tidak memasukan pos bantuan dana bagi wartawan,”katanya kepada Cendana News usai mengisi acara Festival Media di Pekanbaru Riau.

Dijelaskan, hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) banyak Humas pemerintah memberikan dana itu kepada wartawan dan media abal-abal serta dana itu disalurkan kepada pihak media untuk membayar berita dan bukan dalam bentuk advertorial.

Menurut mantan pendiri Aliansi Jurnalis Independen (AJI) itu, banyak media di daerah beritanya tidak sehat karena beritanya dalam bentuk advertorial dan berbayar, karena itu ke depan kami menghimbau agar dana itu dihapus dan diganti dalam bentuk bantuan peningkatan kapasitas bagi wartawan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, dan bukan untuk membayar berita dengan bentuk advertorial.

“Saat ini sudah ada tiga daerah yang menerapkan itu, yaitu Pemkab Probolinggo, Pemkab Mojokerto dan Pemprov Jawa Tengah. Dan kalau memang advertorial ditulis kode advertorial, dan bukan berita yang dijadikan advertorial itu keliru dan rawan korupsi,”tegasnya.