Terkait Waduk Lambo, Uskup Agung Ende Katakan Gereja Bersikap Netral

Demikian disampaikan wakil ketua Forum Penolakan Waduk Lambo Willy Bei Ou kepada Cendana News,Sabtu (22/10/2016) via telepon terkait pertemuan Forum Penolakan Waduk Lambo dan pengurus Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Nusa Bunga bersama Uskup di kediamannya, Kamis (20/10/2016) malam.

Informasi yang berkembang di masyarakat yang mengatakan gereja mendukung proyek ini,kata Uskup Sensi, pada prinsipnya sampai dengan sekarang sebagai uskup dirinya belum mengatakan mendukung dan menolak.

“Untuk menentukan sikap harus memiliki dasar terutama berhubngan dengan data-data baik dari masyarakat maupun dari pemda,” ujarnya.

Pada prinsipnya,lanjut Uskup Sensi,dirinya  ingin mendapatkan data-data terkait pembangunan waduk ini namun semua pihak belum memberikan data-data tersebut untuk dipelajari. Permasalahan ini muncul sejak tahun 1999. dimana situasi sekarang merupakan representase luka lama yang tidak terobati. 

Gaya pendekatan pemerintah daerah sambungnya sangat berpengaruh pada pembangunan waduk Lambo. Tahun ini wacana pembangunan waduk kembali dihembuskan oleh pemda Nagekeo yang kemungkinan besar sudah mengantongi data dan survei. Pemda dalam mengmbil sikap harus berbasiskan data-data dan hasil survei.

“Selama ini hanya mendengarkan pembicaraan dari orang lain sehinga saya ingin mendengarkan sendiri. Untuk itu saya hadir dalam pertemuan bersama segenap unsur pemerintah tanggal 17 Oktober 2016,” terangnya.

Oleh karena itu sebut Uskup Sensi,dirinya ingin  mengklarifikasi kehadirannya saat itu dimana dikatakan bahwa Uskup dan gereja Katolik menerima pembangunan waduk Lambo.Bapak Uskup mengaku belum mendapatkan informasi yang mantap sehingga tidak mau terjebak dalam sikap pro dan kontra. 

Ketua Forum Warga Menolak Lokasi Pembangunan Waduk Lambo,Bernardinus Gaso saat ditemui Cendana News usai pertemuan di kantor Aman Nusa Bunga mengatakan, masyarakat bertemu Bapak Uskup untuk meminta perlindungan sebab sebagai umat Katolik Uskup merupakan pemimpin mereka.

Sejak hadirnya pemda Nagekeo dengan membawa personil TNI dan Polri, lanjut Gaso, masyarakat merasa terganggu dan tidak bisa beraktifitas seperti biasa. Pemda dalam hal ini wakil bupati Nagekeo sebaiknya bisa kembali berkantor di Mbay.

“Dengan berkantor di Desa Rendu Butowe pastinya aktifitas pemerintahan terganggu. Masyarakat desa juga terganggu sebab aktifitas pemerintahan desa juga lumpuh,” tuturnya.

Masyarakat bukannnya menolak pembangunan waduk papar Gaso, namun menolak lokasinya. Masyarakat semua sudah menyiapkan lahan alternatif untuk dibangun waduk tapi kenapa Pemda Nagekeo kelihatan memaksa sekali untuk bangun di lokasi yang ditolak warga..Ini ada apa?,” tanya Gaso mengakhiri wawancara.