Sudah Dua Tahun Diurus, Warga Kalianda Belum Terima E-KTP

Salah satunya Tarmizi (47) yang merupakan warga Desa Buah Berak Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan yang saat ini masih memiliki KTP model lama dan belum berbasis elektronik. Ia bahkan mengaku sudah melakukan perekaman di kantor kecamatan namun hingga dua tahun berjalan dirinya belum menerima KTP Elektronik sehingga masih menggunakan KTP model lama.

“Saya hari ini masih mengurus surat dari kecamatan untuk meminta perekaman di kantor Disdukcapil Kalianda tapi hari ini juga belum bisa karena antrian sangat banyak diminta kembali pekan depan sambil melengkapi berkas,”ungkap Tarmizi saat ditemui media Cendana News di kantor Disdukcapil Lampung Selatan,Jumat (26/8/2016)

Ia mengaku memerlukan KTP elektronik karena akan mengurus administrasi perbankan yang memerlukan KTP berbasis elektronik sementara dirinya belum memiliki KTP tersebut. Selain keperluan administrasi dirinya mendengar informasi adanya kewajiban warga harus memiliki KTP Elektronik sebelum bulan September 2016.

Sama halnya dengan Tarmizi, warga Sukabakti Kecamatan Palas bernama Rudi (35)  yang mengantar sang istri Hartarti (32) mengaku sangat memerlukan KTP Elektronik terutama karena sang istri mengandung anak pertamanya. Ia mengaku sudah membuat Kartu Keluarga (KK) berikut KTP namun saat itu KTP yang dibuatnya belum berbasis elektronik.

Ia bahkan menerangkan mengantar sang istri yang pada perekaman tahun 2014 sang istri  belum bisa mengikuti perekaman sehingga harus melakukan perekaman lanjutan yang harus ditunggunya nyaris selama dua tahun.

“Saya antar istri untuk mengantisipasi kelahiran anak pertamanya yang diperlukan untuk proses pengurusan akte kelahiran anak yang pastinya akan memerlukan KTP Elektronik orangtua” ungkap Rudi.

Sebelumnya upaya negara untuk memberikan satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi warganya atau Single Identity Number (SIN) sepertinya bakal mulai diterapkan tahun depan.

Tahun ini seluruh daerah diwajibkan untuk melakukan perekaman data Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis elektronik terhadap seluruh warga negara yang masih menggunakan sistem administrasi kependudukan (SIAK).

Bahkan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI men-deadline semua urusan pelayanan administrasi wajib menggunakan KTP Elektonik per 30 September 2016. Itu artinya warga yang masih memiliki KTP SIAK akan kesulitan untuk melakukan berbagai pelayanan administrasi.

Karena batas waktu ini Pemkab Lampung Selatan menghimbau agar seluruh warganya melakukan perekaman KTP Elektronik. Terlebih mereka yang belum sama sekali melakukan perekaman. Berdasarkan data yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Lamsel setidaknya ada 280.894 jiwa yang belum melakukan perekaman sama sekali. Sedangkan sebanyak 683.630 jiwa sudah melakukan perekaman dan memiliki KTP Elektronik.

Dari informasi yang Cendana News himpun, terdapat beberapa sanksi administrasi bagi warga yang belum melakukan perekaman KTP Elektronik. Yakni salah satunya berupa penonaktifan KTP yang mengakibatkan tidak bisa mendapatkan pelayanan publik. Pentingnya KTP Elektronik tersebut diantaranya untuk keperluan membuat BPJS bahkan mengurus kartu perdana telekomunikasi, pelayanan perbankan dan masih banyak lagi. Karena, disitu harus mencantumkan NIK.

Petugas dari Disdukcapil juga tengah melakukan upaya untuk merampungkan perekaman bagi para wajib KTP di Kabupaten Khagom Mufakat ini. Salah satunya, akan melakukan jemput bola ke desa-desa untuk melakukan perekaman KTP Elektronik.

Upaya tersebut terutama diprioritaskan bagi desa yang aksesnya jauh dari kabupaten. Terlebih, bagi orang yang sudah berusia lanjut dan yang bermalas-malasan mengurus KTP. Petugas nanti yang akan datang ke desanya.
(Henk Widi)