Fahmi Idris: Supersemar Hindari Indonesia dari Perang Saudara

Kondisi saat itu, dia katakan sangat mencekam, lantaran masyarakat menilai ada dualisme pemimpin. Yakni Soekarno yang secara sah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Selain itu, ada pula sosok Soeharto yang selalu terdepan kala menyelesaikan setiap masalah di negara ini.

Fahmi mengenang, bahkan ada kelompok Mahasiswa aliran keras yang meminta Soekarno diadili. Mereka ingin dualisme tersebut dihentikan, dengan melengserkannya Bapak Proklamator itu dari bangku Presiden.

“Dihadapan pimpinan Mahasiswa, Pak Harto justru mengatakan Angkatan Darat tak akan membiarkan siapapun juga yang mengadili Bung Karno,” tutur Fahmi.

Menurutnya, adanya tudingan upaya kudeta dalam Supersemar pun tak sesuai fakta. Bahkan hal ini dibantah oleh sikap Soekarno, yang memang tidak mencerminkan mendapat sebuah ancaman. Terlebih, Soekarno merupakan pemimpin besar yang memiliki banyak sokongan, termasuk dari militer. 

“Kalau seandainya Bung Karno merasa terdesak, dia bisa menyatakan sesuatu yang bisa menimbulkan perang saudara,” ujar mantan Menteri Perindustrian Indonesia ke-25 ini.

Saat itu, Soeharto, menjabat Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib). Bapak Pembangunan ini pun dirasa mampu membenahi kondisi negara yang memang sedang semrawut.

“Jadi Bung karno paham dan bisa melihat kemampuan dari Pak Soeharto,” ucap Fahmi.

Sebelumnya, masyarakat Indonesia berada dalam kondisi yang carut-marut. Soekarno memang ada, tapi beliau tidak hadir dalam momen kritis, seperti konflik politik yang tajam akibat pemberontakan dari Partai Komunis Indonesia (PKI). Selain itu, ada pula dua masalah besar lainnya yang harus dibenahi, yakni konflik ekonomi dan sosial. 

“Setelah mendapatkan surat (Supersemar) Pak Harto melakukan langkah yang strategik, yaitu membubarkan PKI. Keputusan itu disambut dengan sukacita oleh seluruh rakyat di Indonesia,” paparnya.