Pesan Sultan Hamengkubuwono X pada Acara Syawalan di Kulon Progo

YOGYAKARTA—Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X menggelar acara halal bihalal  atau Syawalan pada hari Kamis (30/7/2015) bertempat di Gedung Kesenian Wates. Hadir mendampingi Sultan Wagub DIY, Paku Alam IX dan sejumlah pejabat Pemda DIY.

Hadir juga Bupati dan Wakil Bupati Kulonprogo beserta istri, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda), Pimpinan dan Anggota DPRD, para pejabat Pemkab Kulonprogo, mantan Bupati, dan sejumlah tokoh masyarakat.

Dalam sambutannya, Sultan menyampaikan, dalam mengupas setiap persoalan bangsa, bisa meletakkan Islam sebagai titik pijak. Islam selalu terbuka untuk berdialog dengan konsep apapun dalam upaya membangun peradaban, atau disebut dengan Islam Peradaban.

Dalam kehidupan bersosial rasa toleransi ,harus menjadi poin penting dalam pembangunan, baik pembangunan pribadi,ataupun pembangunan masyarakat. Perbedaan cara pandang menjadi satu hal yang lumrah dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam kesempatan ini Sultan juga menyinggung perihal pembangunan Bandara di Kulon Progo. “Mega proyek bandara akan memberikan dorongan besar di sektor pertambangan, konstruksi dan infrastruktur yang didukung oleh jariangan kereta api sebagai konektivitas transportasi,” jelasnya.

Ia mengatakan bandara yang akan beroperasi di Kulon Progo adalah bandara tipe transit internasional. Hingga saat ini, fungsi bandara telah bergeser dari bandara tujuan ke bandara transit, sekaligus menjadi kawasan bisnis aero-metropolitan dan airport city.

“Bandara akan membawa dampak ke sektor hulu dan hilir, terciptanya beragam jenis usaha  baru yang menuntut lapangan kerja baru,” lanjutnya.

Untuk itu, Sultan meminta aparatur pemerintahan dan kalangan usahawan untuk bersama-bersama merintis penyiapan sumber daya manusia yang profesional, supaya mampu mengisi jabatan dengan standar profesi yang memerlukan spesialisasi kompetensi. 

“Kalau hal ini tidak disiapkan sejak saat ini, peluang bisnis dan lowongan kerja yang tercipta hanya akan terisi oleh perusahaan-perusahaan dan kalangan profesional asing. Hal ini mengingat, akhir 2015, kita sudah akan memasuki Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA),” kata dia.

Menurut Sultan, Pemkab harus mengerahkan pemanfaatan sumber daya secara efisien dan efektif. Peran pengarah ini adalah dengan mengelompokkan investasi apa saja yang perlu dilindungi untuk memperkuat ketahanan daerah.

“Investasi mana saja yang perlu dibantu sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat yang menjamin dan pemerataan pembangunan, dengan menyediakan infrastruktur ekonomi yang diperlukan,” lanjut Raja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat ini.

Sulatan menambahkan, Pemkab harus menginvetarisasi investasi yang perlu didorong karena punya dampak ganda bagi ekonomi daerah, sehingga perlu diberi insentif. Sedangkan peran pengawasan adalah dalam pengendalian penggunaan sumber daya.

Perwujudannya, adalah investasi yang perlu dibatasi karena menguras sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. “Pemkab harus menetapkan investasi apa yang dilarang karena memberikan dampak buruk terhadap masyarakat,” lanjutnya.

“Peran pengaturan ini harus ditinjau ulang secara berkala agar sesuai dengan perkembangan ekonomi masyarakat,” Ujar Sultan.

Dalam kesempatan yang baik itu pula, Sultan berpesan, bahwa berkaitan dengan bandara baru, hendaknya para birokrat jangan memberi contoh yang kurang baik, tanpa merinci apa yang dimaksud hal kurang baik tersebut. Jika terjadi hal seperti itu, dikhawatirkan peran Kulon Progo yang dirancang sebagai backbone ekonomi keistimewaan DIY akan mengalami kegagalan. 

Jurnalis : Muhammad Natsir

Foto : Muhammad Natsir

Editor : Gani Khair