KSPI

"Kami akan terus menuntut, agar PP 78/2015 yang menjadi dasar penetapan UMP dicabut," kata Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI, Kahar S. Cahyono, saat dihubungi, Minggu (3/11/2019).

Said Iqbal juga mengatakan, bahwa perluasan peluang TKA mengisi pekerjaan di Indonesia mempersempit kesempatan kerja pencari kerja lokal.