anggota DPR

Beberapa RUU yang belum dibahas dan disahkan menjadi UU pada periode 2014-2019, akan diselesaikan pada periode 2019-2024.

Jangan dipertentangkan antara paradigma kedaulatan dengan ekonomi karena logikanya, ekonomi tidak akan maju jika kedaulatan negara lemah.

Pemerintah sudah menyebutkan pembiayaan pemindahan ibu kota sebesar Rp465 triliun sehingga kebutuhan dana tersebut jangan terlalu banyak membebani anggaran negara.

Tanpa adanya GBHN, kelemahannya ketika ganti presiden maka arah pembangunan nasional juga berganti, sehingga arah pembangunan Indonesia jadi tidak konsisten.

"KPK sangat kecewa dan menyesalkan praktik korupsi seperti ini masih terjadi dan melibatkan wakil rakyat di DPR RI," kata Ketua KPK Agus Rahardjo.

"Mudah-mudahan pemilihan tersebut dapat diselesaikan oleh DPR pada periode ini yang akan berakhir di akhir September," ujarnya.

Untuk mewujudkan konsepsi kedaulatan pangan, seluruh kebijakan pangan harus kuat.