Airlangga ungkap dampak perubahan iklim di sektor ekonomi ASEAN

JAKARTA, Cendana News – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut perubahan iklim diperkirakan akan mengurangi PDB ASEAN sebesar 4-37 persen pada tahun 2050.

Menghadapi ancaman perubahan iklim itu pula, Airlangga menyatakan daya saing perdagangan di ASEAN akan menurun jika masih menerapkan ‘business as usual’.

Karenanya, Airlangga mengatakan menghadapi ancaman perubahan iklim itu perlu perlu kerja sama lintas sektor ASEAN seperti pertanian, energi dan transportasi.

“Kerja sama tersebut untuk memastikan semua inisiatif yang telah ada bisa berjalan efektif,” kata Airlangga dikutip dari infopublik, Kamis (10/11/2022).

Menurut Menko Airlangga, transisi menuju masa depan yang berkelanjutan adalah kunci kemakmuran, ketahanan, bahkan kelangsungan kawasan.

Dia mengatakan pula, bahwa isu-isu perubahan iklim akan mempengaruhi arah ekonomi kawasan di masa depan. Sehingga perlu langkah-langkah konkret yang mengarah pada rendah karbon.

Dia menjelaskan, bahwa agenda dekarbonisasi juga tidak hanya menjadi milik Pemerintah.

Tetapi, harus menjadi upaya bersama yang melibatkan sektor swasta, dan masyarakat yang paling terkena dampak perubahan iklim.

“Kita perlu mengarusutamakan agenda keberlanjutan di setiap lini kebijakan kita berdasarkan komitmen kita pada Perjanjian Paris dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),” katanya.

Airlangga Hartarto menyampaikan hal itu saat memimpin delegasi RI dalam pertemuan Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di Phnom Penh, Kamboja, Rabu (9/11).

Pertemuan itu untuk memperkuat kesiapan ASEAN menghadapi ancaman dan membangun kapasitas ketahanan jangka panjang.

Saat ini ASEAN telah memulai inisiatif tersebut melalui Netralitas Karbon yang akan menjadi dasar untuk Visi Hijau ASEAN pasca-2025.

Dalam kesempata itu pula Airlangga menyampaikan pengembangan strategi ASEAN dalam netralitas karbon harus mempertimbangkan perlunya transisi yang adil dan teratur.

“Selain itu juga memastikan tidak ada satupun negara anggota yang tertinggal,” tegas Airlangga.

Untuk itu Menko Airlangga mengusulkan adanya lima langkah yang perlu dilakukan.

Pertama, pengembangan strategi harus inklusif, partisipatif dan konsultatif dengan semua sektor yang ada di ASEAN. Seperti mineral, iptek, keuangan, dan industri serta melibatkan masyarakat.

Kedua, perlu adanya pengawasan yang efektif sebagai dasar penyusunan kebijakan yang strategis.

Ketiga, tingkatkan tata kelola implementasi yang akuntabel dengan memanfaatkan struktur ASEAN yang ada saat ini.

Keempat, harus ada instansi pengampu di masing-masing negara untuk membahas inisiatif netralitas karbon.

Kelima, melibatkan negara mitra secara aktif untuk mendapatkan dukungan dalam implementasi agenda pembangunan berkelanjutan di ASEAN.