Kualitas Pilkada dan Keselamatan Pemilih Harus Diutamakan
Redaktur: Satmoko Budi Santoso
SEMARANG – Pemerintah dan DPR RI menyepakati pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 diundur menjadi 9 Desember 2020. Pengunduran ini disepakati karena pandemi Corona yang terjadi saat ini.
Menyikapi hal tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jateng dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng, menyatakan siap melaksanakan apapun opsi penyelenggaran pilkada.
“Apapun opsi yang diputuskan, seluruh jajaran Bawaslu Jateng dalam posisi siap. Saat ini, kita juga tidak sedang libur, meski kita menjalankan pekerjaan dari rumah atau work from home, namun dalam posisi mempersiapkan penyelenggaraan pilkada 2020,” papar Ketua Bawaslu Jateng, Fajar SAKA, dalam Ngobrol Bareng Bawaslu (Ngobras) yang disiarkan secara daring dari kantor Bawaslu Jateng, Semarang, Selasa (21/4/2020).
Dipaparkan, saat ini memang sudah diputuskan bahwa pelaksanaan Pilkada akan digelar pada 9 Desember 2020, dengan catatan wabah Corona sudah mereda.
“Namun meski demikian, kita harus tetap menyiapkan secara teknis terkait pelaksanaan proses pelaksanaan pilkada, mulai dari tata cara kampanye hingga proses pencoblosan surat suara. Semuanya harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan, jika nantinya pandemi Corona ini belum berakhir,” tandasnya.
Dirinya mencontohkan, jika sebelumnya kampanye dilakukan secara terbuka dan diikuti massa, nantinya jika memungkinkan pelaksanaan kampanye hanya melalui media sosial dan media massa.
Termasuk nantinya apakah pencoblosan surat suara dilakukan secara langsung, atau teknis lainnya yang memungkinkan, dengan tetap mengusung kerahasiaan dan keamanan.
Fajar menegaskan bahwa meski secara teknis ada rekayasa-rekayasa namun secara substansi tidak boleh mengurangi kualitas. Misalnya, meski kampanye dilakukan dengan tidak tatap muka secara langsung, namun para pemilih bisa mengetahui kualitas dari calon.
Selain itu, proses verifikasi dukungan jika menggunakan pemanfaatan teknologi, juga harus dipastikan validitasnya.
“Apapun opsi yang dipilih, secara substansi kualitas harus dijaga. Kualitas pilkada tidak boleh berkurang. Selain itu, keselamatan pemilih dan penyelenggara juga harus menjadi perhatian. Langkah-langkah ini diperlukan, untuk memastikan pelaksanaan pilkada bisa berlangsung secara aman, di tengah pandemi Corona yang mungkin belum berakhir secara tuntas,” tegasnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua KPU Jateng, Yulianto Sudrajat. Ditegaskan, jika pelaksanaan Pilkada Serentak benar-benar digelar pada 9 Desember 2020, maka perlu disiapkan instruman-instrumen pelaksanaan.

“KPU sebagai pelaksana UU, maka kita siap dengan segala opsi. Namun, perlu kita tegaskan juga pentingnya menjaga kualitas pilkada,” paparnya.
Terkait teknis pelaksanaan pilkada jika nantinya pandemi Covid-19 masih terjadi, pihaknya memastikan akan mengambil langkah-langkah strategis. Termasuk penempatan tempat pemungutan suara (TPS), dalam jarak yang berjauhan. Termasuk mengatur keluar-masuknya pemilih ke dalam TPS.
“Termasuk pemungutan suara, KPU sudah merancang ketentuan membangun TPS itu harus lebih lebar lagi sehingga jarak lebih terukur dan tidak berimpitan. Kemudian jumlah pemilih per TPS akan kita kurangi, jadi tidak terjadi antrean. Selain itu juga aturan teknis lainnya yang perlu kita bahas,” tandasnya.