Atasi DBD, Dinkes Sikka Ajukan Dana Tambahan Rp1,9 Miliar

MAUMERE — Pemerintah Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) mengusulkan kepada DPRD Kabupaten Sikka agar mengalokasikan dana tambahan untuk penanganan Demam Berdarah Dengue.

Usulan tambahan dana ini dilakukan mengingat dana sebesar Rp2 miliar yang dianggarkan saat Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD yang dialokasikan untuk 3 rumah sakit serta penanganan DBD sudah dipergunakan sebesar Rp1,6 miliar dan masih tersisa sekitar Rp200 juta.

“Memang Dinkes Sikka mengajukan permohonan anggaran untuk penanganan DBD sebesar Rp1,9 miliar yang disampaikan kepada DPRD Sikka,” kata Yosef Nong Soni, anggota DPRD Sikka, Rabu (4/3/2020).

Menurut Soni, anggaran sebesar ini memang sangat dibutuhkan karena melihat dari kondisi yang ada saat pihaknya meninjau rumah sakit dan Puskesmas, kondisi pasien DBD mengalami lonjakan drastis terutama di bulan Februari.

Dirinya menyebutkan DPRD Sikka berharap agar dana tersebut bisa segera dialokasikan agar penanganan DBD bisa dilaksanakan secara maksimal untuk penanganan pasien yang dirawat.

“Jika dilihat kondisi yang ada baik di rumah sakit serta Puskesmas, pasien memang membludak. Kita berharap agar pencairan dana bisa segera dilakukan namun penggunaannya tetap sesuai dengan kebutuhan,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, Petrus Herlemus yang baru dilantik bupati Sikka juga membenarkan pihaknya telah mengajukan penambahan dana kepada Dinas Keuangan untuk penanganan DBD.

Dana tahap ketiga yang diajukan tersebut, kata Petrus, belum disetujui hingga hari ini karena kondisi keuangan daerah mengalami kekurangan sehingga alokasi biaya tahap ketiga belum juga cair.

“Dana tersebut akan dipergunakan untuk membeli mesin fogging, biaya operasional tenaga kesehatan yang diperbantukan di Puskesmas dan tiga rumah sakit, upah buruh untuk pelaksanaan fogging, membeli bahan habis pakai serta beli abate dan lainnya,” terangnya.

Hingga akhir Februai 2020, kata Petrus, kegiatan fogging atau pengasapan sudah dilakukan di 16 desa dan kelurahan di 11 kecamatan dan fogging fokus telah dilaksanakan di 34 fokus di 12 desa yang ada di 18 kecamatan.

Selain itu tambahnya, telah dibentuk tim kerja penanganan demam berdarah  setelah ada penetapan DBD serta imbauan bupati Sikka tentang kewaspadaan DBD kepada pimpinan badan, dinas hingga lurah dan kepala desa.

“Penyuluhan kepada masyarakat juga tetap dilakukan dengan melibatkan lintas sektor. Kita juga membuat zona rujukan ke rumah sakit dimana pasien dari Puskesmas akan dirujuk ke rumah sakit mana,” ujarnya.

Pemeriksaan gratis di Laboratorium Kesehatan Daerah, jelas Petrus, juga terus dilakukan agar masyarakat yang tidak mampu juga bisa melakukan pemeriksaan darah dimana laboratorium tersebut dibuka 24 jam setiap harinya.