DPR Desak Kenaikan Tarif BPJS Kesehatan Dibatalkan

“Kami masih melakukan pembersihan data (cleansing data). Prosesnya, tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat, lantaran data yang harus dievaluasi cukup besar. Kami meminta dukungan pemerintah daerah, khususnya kabupaten dan kota untuk segera mengirimkan usulan nama-nama masyarakat di wilayahnya yang layak masuk dalam DTKS dan pada gilirannyan akan kita masukkan sebagai peserta PBI JKN,” papar Mensos.

Rakergab ini sendiri dihadiri para pimpinan DPR RI, diikuti oleh Komisi II, VIII, IX, dan XI dengan Menko PMK, Mendagri, Menkes, Menkeu, dan Mensos serta RDP dengan Kepala BPKP, Ketua DJSN, Kepala BPS, dan Dirut BPJS Kesehatan.