Cara Penanggulangan Karhutla di Indonesia Belum Berhasil

JAKARTA – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, menegaskan kembali, bahwa 99 persen kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di Tanah Air disebabkan oleh manusia, dan hanya 1 persen saja yang disebabkan oleh faktor alam. 

Menurut Doni, dua faktor terbesar karhutla oleh manusia ini terjadi karena disengaja maupun tidak disengaja. Pembukaan lahan untuk perkebunan dengan membakar hutan dan lahan adalah bagian dari unsur kesengajaan yang hingga saat ini masih sering ditemui.

Doni mengakui, bahwa setiap desa bahkan ada sepuluh hingga belasan orang yang dibayar untuk melakukan hal tersebut.

“Faktor di luar kesengajaan yang lain ialah perilaku manusia yang membuang puntung rokok, atau benda jenis logam maupun kaca sembarangan, sehingga dapat menimbulkan api yang didukung oleh kondisi cuaca dan angin serta terik matahari di musim kemarau,” kata Doni, di Gedung BNPB, Jakarta, Kamis (4/7/2019).

Doni mengakui, apa yang dilakukan BNPB bersama Kementerian dan Lembaga, selama ini juga belum sesuai harapan. Cara-cara pemadaman karhutla dengan water bombing, modifikasi cuaca, dan pemadaman darat, dinilai masih belum berhasil, karena kedalaman gambut berkisar antara 10-36 meter.

“Cara-cara yang kita lakukan masih belum berhasil, karena yang padam di permukaannya saja. Sedangkan kedalaman gambut ini mencapai 36 meter. Jadi permukaan padam, tapi di dalamnya masih ada bara api,” ungkap Doni.

Menurut Doni, salah satu solusi yang harus segera diambil adalah dengan upaya pencegahan yang melibatkan kolaborasi antara TNI dan POLRI.

Pencegahan tersebut harus dilakukan dengan pendekatan budaya, sosial, religi dan kekeluargaan, dengan warga yang menjadi pelaku. Bila hal itu masih belum berhasil, maka harus ada penegakan hukum yang tegas.

Hal yang dikatakan Doni tersebut, sesuai dengan yang tertuang dalam Perpres, Perpu dan undang-undang oleh tiap kementerian dan lembaga, serta telah dimandatkan oleh Presiden RI, Joko Widodo, dalam Rakornas Penanggulangan Bencana 2019.

Dalam upaya pencegahan tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendukung penuh BNPB dengan memberi data mengenai desa mana saja yang terbukti membakar lahan.

Hal itu tentunya agar kinerja BNPB bersama Kementerian dan Lembaga lain dalam melakukan pendekatan atau pun penindakan, tidak terjadi tumpang tindih.

Dengan dasar itu, sebut Doni, BNPB bersama seluruh komponen kementerian dan lembaga yang telah memiliki sumber binaan di tiap-tiap daerah, juga akan menerapkan langkah budaya pencegahan dengan pendekatan-pendekatan yang kognitif, dan memperhatikan dari berbagai sektor, salah satunya ekonomi.

“Saya berharap, sinergi dari tiap Kementerian dan Lembaga ini dapat dilakukan secara berkesinambungan, agar ke depan predikat Indonesia sebagai swalayan bencana dapat berkurang di mata dunia, yang diimbangi dengan meningkatnya kapasitas dan kesadaran manusia akan lingkungan, sebagaimana ‘Kita Jaga Alam, Alam Jaga Kita’,” sebutnya.