Pemerintah Diminta Buat Kebijakan yang Berpihak pada Industri Dalam Negeri

JAKARTA — Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas mengatakan penyelamatan usaha dan industri dalam negeri merupakan sebuah kepastian seiring tutupnya sejumlah usaha seperti gerai Giant.

“Untuk itu diharapkan pemerintah agar dapat membuat kebijakan yang lebih mendukung dan berpihak kepada industri dan usaha dalam negeri,” kata Anwar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Dia mengatakan masalah yang membelit Krakatau Steel, Giant dan perusahaan-perusahaan lain di dalam negeri saat ini hendaklah menjadi perhatian bersama tidak hanya oleh pemerintah tapi juga oleh masyarakat.

“Karena kalau tidak maka PHK akan terjadi di mana-mana sehingga pengangguran akan meningkat dan pendapatan masyarakat secara agregat tentu akan menurun dan kemiskinan akan meningkat,” katanya.

Bila itu terjadi, kata dia, maka ekonomi nasional akan terpukul dan menghadapi masalah besar karena daya beli masyarakat melemah.

Dia mengatakan penyelamatan industri dan usaha nasional tidak bisa melihat persoalan seperti cara pandang para pedagang di mana mereka akan membeli dari tempat yang murah dan menjual ke tempat yang mahal.

“Karena kalau sikap dan cara pandang seperti itu yang diterapkan maka industri dan usaha dalam negeri jelas akan rontok karena barang-barang produksi luar negeri terutama dari China yang harganya jauh lebih murah jelas akan masuk dan akan membanjiri pasar dalam negeri,” kata dia.

Dan bila itu yang terjadi, kata dia, maka Indonesia pada waktunya akan bangkrut karena yang ada hanya pengeluaran sementara pendapatan tidak ada.

Untuk itu, kata dia, agar tidak terpuruk maka diperlukan adanya kebijakan pemerintah yang bisa mendorong bagi bangkitnya industri dan usaha dalam negeri agar pendapatan dan daya beli masyarakat juga bisa meningkat.