Perpres 96/2018 tak Pengaruhi Lonjakan Penduduk

BALIKPAPAN – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, menyakini, diterapkannya Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, tidak akan mempengaruhi lonjakan penduduk.

Kebijakan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tersebut resmi diterapkan sejak 1 November 2018, dan dengan kebijakan tersebut, maka warga luar daerah yang pindah ke Balikpapan tak perlu membawa surat pengantar RT dan Lurah. Sehingga, surat pindah dari daerah asal hanya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

“Syaratnya, hanya Kartu Keluarga (KK) yang asli dan mengurus administrasi kependudukannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Itu kalau mau ke Balikpapan atau pun sebaliknya,” ungkap Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Balikpapan, Hasbullah Helmi, Selasa (6/11/2018).

Dengan adanya kebijakan tersebut, lanjut Helmi, warga yang pindah tidak perlu lagi melakukan pelaporan ke RT yang dituju sebagai lokasi pindah terbaru. Namun, Disdukcapil akan membuat laporan kependudukan ke Kecamatan dan Kelurahan.

“Nanti laporan dari Kecamatan dan Kelurahan itu diteruskan ke RT-RT,” tandas Helmi.

Ia pun meyakini, dengan kebijakan yang diterapkan pada 1 November 2018 tersebut tidak akan mempengaruhi lonjakan penduduk, karena ini berlaku secara nasional.

Namun, pihaknya belum mengecek secara pasti data perpindahan penduduk, karena regulasi ini baru berlaku hampir sepekan.

“Tetap sama saja. Kan berlakunya peraturan ini untuk seluruh Indonesia. Kecuali yang memberlakukan peraturan cuma Balikpapan, bolehlah bisa bertambah penduduknya,” sebutnya.

Jumlah penduduk Balikpapan tercatat 684.000 jiwa, dengan kedatangan penduduk baru berada di kisaran 21.000 jiwa per tahun.

Pada Perpres ini, pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas:  Pencatatan biodata penduduk, penerbitan KK, penerbitan KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik), penerbitan surat keterangan kependudukan, dan  pendaftaran Penduduk rentan Administrasi Kependudukan.