Atasi Pengangguran, Pemprov Kepri Berupaya Tingkatkan Investasi
TANJUNGPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) berupaya meningkatkan investasi untuk mengatasi pengangguran yang cenderung meningkat.
“Saya agak kaget Kepri rangking 4 tertinggi persentase penganggurannya. Satu-satunya jalan memang harus tingkatkan investasi,” kata Sekretaris Daerah Kepri, Tengku Said Arif Fadillah, di Tanjungpinang, Minggu.
BPS mencatat, jumlah pengangguran terbuka di Kepri hingga Agustus 2018 mencapai 7,12 persen dari angkatan kerja sebanyak 970.132 orang. Sementara penduduk yang bekerja pada saat itu sebanyak 901.109 orang.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kepri pada Agustus 2018 mencapai 7,12 persen, turun dibandingkan dengan Agustus 2017 yang mencapai sebesar 7,16 persen. Terkait permasalahan pengangguran itu, Arif mengemukakan, solusi yang tepat yakni peningkatan investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Namun untuk mencapainya, tidak mudah.
Ia mengaku, sudah mengambil langkah strategis seperti peningkatan kualitas pelayanan perijinan investasi. Pemprov Kepri menerapkan birokrasi perijinan yang singkat, efisien dan optimal.
“Kami terus berbenah agar investor tertarik,” katanya.
Sebelumnya, Sekretaris Partai Gerindra Kepri, Onward Siahaan, mengatakan, jumlah angkatan kerja di Batam jauh lebih banyak dibanding kabupaten dan kota di Kepri. Ia tidak membantah tidak semua pekerja yang di-PHK tinggal di Kepri, karena cukup banyak pekerja berasal dari daerah lain.
Karena itu, angka pengangguran di Batam sangat mempengaruhi persentase warga Kepri yang tidak bekerja pada Triwulan III 2018. Sementara kondisi perekonomian di Batam belum membaik, ditambah lagi dengan banyaknya perusahaan galangan kapal yang tutup.
“Banyak perusahaan gulung tikar di Batam akibat berbagai persoalan. Ini menyebabkan jumlah pengangguran di Batam meningkat drastis,” katanya.
Persoalan di Batam yang dihadapi pengusaha terkait kepastian hukum dan iklim investasi. Dalam beberapa tahun terakhir ini iklim investasi di Batam justru kurang kompetitif dibanding kawasan sejenis di Asia. Bahkan dengan beberapa kawasan industri dan lerdagangan di Malaysia saja Batam sudah ketinggalan jauh.
Khusus di Batam, masalah dualisme BP-Pemkot Batam saja belum tuntas karena belum ada peraturan pemerintah yang mengatur pembagian kewenangan sebagai amanat dari UU Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan daerah Otonom Kota Batam. Juga masalah status quo lahan di Barelang,” tegasnya.
Kondisi dunia usaha di Kepri secara umum sama seperti Batam. Bila dilihat dari program Pemprov Kepri selama ini, ia menilai pemerintah tidak fokus untuk menciptakan atau memperluas lapangan pekerjaan.
“Padahal Kepri sangat tergantung kepada sektor swasta atau investor dalam menciptakan lapangan pekerjaan,” ucapnya. (Ant)