Ombudsman RI Rumuskan LAHP Pencemaran Sungai Cileungsi

BOGOR – Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, tengah merumuskan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) untuk ditujukan kepada dua instansi yang dinilai bertanggungjawab, terkait pencemaran yang terjadi di Sungai Cileungsi, Kabupaten Bogor. Kedua instansi itu adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor dan Kementerian Hidup Dan Kehutanan (KLHK).

Kedua instansi tersebut, oleh Ombusdman RI Jakarta Raya, sudah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan, guna dimintai klarifikasi dalam pengawasan, terkait pencemaran Sungai Cileungsi, pada Rabu (10/10).

“Kami sudah melakukan pemeriksaan kepada Ditjen Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK dan DLH Kabupaten Bogor. LAHP dalam perumusan dan akan direkomendasikan segera mungkin,” tegas Kepala Ombudsman perwakilan Jakarta Raya, Teguh Nugroho, melalui siaran persnya, Kamis (11/10/2018).

Menurutnya, pihak yang dipanggil untuk dilakukan klarifikasi adalah mereka yang berwenang melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pencemaran di Sungai Cileungsi, yang berimbas ke Sungai Bekasi, tetapi tidak melaksanakan fungsi sebagaimana mestinya.

Dikatakan, dari hasil pemeriksaan  kedua instansi tersebut, mereka telah mengakui terjadi pencemaran yang terjadi di sungai Cileungsi. Hal tersebut dibuktikan dengan uji lab yang sudah mereka lakukan.

Dan masih dari pengakuan pihak DLH Bogor, lanjut Teguh, mereka telah melakukan penyegelan kepada beberapa perusahaan yang beroperasi di bantaran Sungai Cileungsi, pada beberapa waktu lalu. Namun demikian, penyegelan itu tidak memberikan dampak apa pun terhadap kondisi Sungai.

“Kami masih memantau kondisi sungai, Kamis 11 Oktober, kondisi airnya masih hitam dan mengeluarkan bau menyengat,” tegas Teguh.

Dia menyebut, pencemaran di Sungai Cileungsi karena lemahnya fungsi pengawasan dari instansi terkait. Teguh secara tegas mengakui, kondisi itu sepertyi dilakukan pembiaran oleh DLH Kabupaten Bogor. Untuk itu, LAHP merumuskan tindakan LH Kabupaten Bogor terhadap perusahaan yang telah melakukan pencemaran sungai.

“Kami sudah melakukan pemeriksaan kesaksian serta melalui dokumen pengawasan dari kedua lembaga. Diperoleh keterangan, bahwa kondisi pencemaran itu sudah terjadi sejak 2017. Ini kalau tidak dibilang pembiaran, pantasnya disebut apa?” tanya Teguh.

Dampak lambannya pengawasan dan pengendalian pencemaran oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, tidak hanya dirasakan oleh warga bantaran Sungai Cileungsi. Tetapi, juga turut berdampak pada bahan baku air PDAM Tirta Patriot yang menjadi tidak layak konsumsi dan lainnya.

Dalam kesempatan itu, dia juga menyayangkan pengakuan dari DLH Kabupaten Bogor telah melakukan verifikasi terhadap 54 perusahaan di sepanjang jalur Cileungsi, setelah masalah ini menjadi viral di media sosial.

“Kenapa harus menunggu viral,  baru menjalankan fungsi?” tanya Teguh.

Temuan lain yang membuat Kepala Ombudsman Jakarta Raya mengaku miris, bahwa dari hasil pemeriksaan DLH Kabupaten Bogor, tidak ada pejabat pengawas lingkungan hidup dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di DLH Kabupaten Bogor.

“Miris, padahal keberadaan Pejabat Pengawas Lingkungan hidup dan PPNS menjadi penting bagi penegakkan hukum lingkungan hidup,” cetusnya, sembari menjelaskan, bahwa sesuai pasal 122 UU 32/2009, pejabat berwenang yang tidak melakukan pengawasan diancam dengan tindak pidana bukan hanya merupakan maladministrasi saja.