BPPT: Secara Makro Konektivitas Masih Jadi Masalah Besar
JAKARTA — Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa BPPT, Wahyu Widodo Pandoe mengatakan, konektivitas penunjang tol laut masih menjadi masalah besar sehingga distribusi barang ke daerah pedalaman terkendala.
“Secara makro konektivitas masih menjadi masalah besar, terutama setelah sampai dengan tol laut, kemudian distribusi barang ke pedalaman atau ke pulau-pulau kecil sekitarnya. Memang konsepnya harusnya ada kapal ‘feeder’, dan konsep ini juga diminta digagas bersama, dipelajari bersama oleh Menko Maritim,” kata Wahyu di sela-sela Kongres Teknologi Nasional 2017 BPPT di Jakarta, Rabu (19/7/2017).
Dalam Kongres Teknologi Nasional ini, ia mengatakan, pemecahan persoalan konektivitas setelah tol laut dipelajari bersama antara BPPT dan Kementerian Perhubungan. Bagaimana konsep untuk konektivitas jalur Tol Laut agar “in-line” hingga ke pedalaman, ke pulau-pulau kecil dan perkotaan agar distribusi barang semakin cepat, termasuk persoalan “handling” kontainer di pelabuhan.
“Konsep ‘feeder’ ini sedang kita jajaki, salah satu contoh sedang kita garap satu kapal ‘feeder’ di wilayah timur. Ini baru desain saja belum prototipe, kerja sama dengan Balitbang Perhubungan,” ujar dia.
Kemacetan distribusi barang lainnya di skala mikro terjadi seperti di Anambas, Kepulauan Riau, di mana jalan-jalan di pulau terlalu kecil untuk bisa dilintasi truk kontainer sehingga begitu tol laut sampai barang harus dibongkar di tempat. Sedangkan di Labuan Bajo, NTT, truk kontainer tidak bisa keluar dari pelabuhan karena elevasi jalan.
“Jadi konsep konektivitas di pelabuhan harus betul-betul kita gali sama-sama, kita diskusikan, kita pecahkan sama-sama. Masih banyak pekerjaan rumah tapi kita menuju ke arah sama, teknologinya, bagaimana ‘handling’, isinya kontainer apa saja lalu bagaimana menyusun muatan juga didiskusikan kerena seperti di Labuan Bajo pelabuhan tidak dilengkapi derek darat sehingga sulit membongkar muatan Tol Laut,” ujar dia.
Kebijaksanaan khusus, menurut Wahyu tidak perlu ada kebijakan khusus mengenai konektivitas, hanya saja perlu konsistensi semua pihak menjalankan program tol laut secara holistik (keseluruhan). Program yang sudah berjalan dan sudah sedikit demi sedikit mengurangi dispatitas harga di wilayah timur Indonesia harus disempurnakan.
Kongres Teknologi Nasional yang kedua digelar BPPT ini, ia mengatakan baru sampai membahas secara makro konektivitas di Indonesia, seperti berapa idealnya kemampuan angkut kereta api, Tol laut, angkutan sungai.
“Seperti angkutan kereta api, kita baru gunakan hingga delapan-sembilan persen. Laut juga tidak dominan, sisanya melalui jalur darat sebesar 80 persen”.
Kondisi tidak ideal ini yang, menurut Wahyu, dibahas dalam kongres dan juga dengan Bappenas. Presentase standar baku ideal transportasi barang dicari tahu untuk mengurangi beban transportasi atau jalur darat.
“Barang kali kalau sungai bisa kita manfaatkan jadi lumayan. Seperti Sungai Musi, Mahakam, Tulang Bawang yang kapal kontainer ‘sea truck’ bisa angkut satu dua kontainer ke pedalaman lumayan bisa kurangi beban transportasi darat,” lanjutnya.
Rencana konsep “waterway” yang sudah banyak digunakan di Amerika Serikat dan Eropa ini, menurut dia, baru hendak dicoba di Kanal Banjir Timur untuk jalur distribusi barang dari Jakarta ke Bekasi. [Ant]