Kemampuan Memenuhi Kebutuhan Dasar, Metode BPS Ukur Angka Kemiskinan
SENIN, 18 JULI 2016
JAKARTA — Mengukur sebuah tingkat prosentase angka kemiskinan khususnya yang ada di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan sebuah metode kemampuan yaitu memenuhi kebutuhan dasar atau yang dikenal dengan istilah basic needs approach.
Dengan metode pendekatan seperti ini, maka kemiskinan dapat dipandang sebagai sebuah atau sesuatu ketidakmampuan dari sudut pandang sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar kelompok makanan maupun yang bukan termasuk kelompok makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.
Dengan menggunakan pendekatan semacam ini maka akan dapat dihitung Headcount Index, yaitu prosentase perhitungan dengan membandingkan antara jumlah penduduk miskin terhadap total semua jumlah penduduk yang ada di suatu wilayah atau di sebuah negara, contohnya seperti total jumlah penduduk yang ada di Indonesia.
Metode yang digunakan adalah dengan cara menghitung Garis Kemuskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Perhitungan Garis Kemiskinan dapat dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan maupun daerah pedesaan, dimana penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.
Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kkalori per kapita per hari. Sedangkan paket komoditi kebutuhkan dasar kelompok makanan yang diwakili sekitar 52 jenis komoditi antara lain seperti padi, umbi, ikan, daging, telur, susu, sayuran, kacang, buah, minyak dan lemak.
Sedangkan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum antara lain untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar yang bukan termasuk kelompok makanan diwakili sekitar 52 jenis komoditi yang ada di perkotaan dan 47 jenis komoditi lainnya yang ada di pedesaan.
Drs. Suryamin, Kepala BPS Pusat mengatakan “sumber data utama yang dipakai BPS untuk menghitung tingkat kemiskinan hingga bulan Maret 2016 adalah berdasarkan data Susenas pada bulan Maret 2016, sebagai informasi tambahan juga digunakan hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD) yang dipakai untuk dapat memperkirakan proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditi pokok yang bukan kelompok makanan” katanya pada saat jumpa pers di Kantor BPS Pusat Jakarta, Senin siang (18/7/2016).
[Eko Sulestyono]