Pemprov dan Pemkab Dinilai Lemah Rekonsiliasi Warga Pelauw
“Dalam Peperangan yang menjadi korban pertama bukanlah kebenaran. Kebenaran adalah korban kedua. Yang pertama adalah perdamaian”.
AMBON — Kutipan Wakil Panglima Milisi pro Indonesia di Timor Leste yang juga Ketua Umum Uni Timor Aswani Petahana, Eurico Barros Gomes Guterres, SE, MM, di atas ada benarnya.
Tiga tahun berlalu (2012-2015) masyarakat Negeri/Desa Pelauw yang terlibat konflik saudara pada April 2012 lalu, kurang lebih 400-an Kepala Keluarga (KK) masih hidup di dua titik lokasi pengungsian di Provinsi Maluku.
Masing-masing 200 KK di Negeri Rohomoni Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah, dan 200-an lagi di kawasan Air Besar (Arbes) Kelurahan Amantelu Desa Batu Merah Kota Ambon Provinsi Maluku.
Padahal mereka ingin kembali ke kampung, tapi tidak didukung oleh Pemkab Maluku tengah dan Pemprov Maluku.
Ali Roho Talaohu, Juru Bicara Forum Komunikasi Pengungsi Masyarakat Pelauwa Rohomoni, kepada Cendana News di Ambon, Minggu (23/8) menyatakan, kurang lebih 400 KK warga masyarakat Negeri Pelauw itu ingin kembali ke kampung asal mereka, karena sudah tidak ingin berkonflik.
“Ke 400 KK warga masyarakat pelauw itu Minggu pagi, 23 Agustus 2015 pukul 08.00 WIT pagi, sudah ke kampong untuk membersihkan titik rumah-rumah mereka. Tapi ada penolakan. Ini menandakan, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan Pemprov Maluku tidak berniat baik untuk serius mengatasi masalah Pelauw,” kritiknya.
Ia menyayangkan pula sikap Bupati Maluku Tengah dan Raja Pelauw yang tidak hadir ketika kurang lebih 400 warga Pelauw yang ingin kembali kemapung Minggu (23/8) tidak berada di tempat.
“Padahal Bupati Maluku Tengah Abua Tuasikal dan Raja sama-sama anak negeri Pelauw. Tapi mereka berdua tidak hadir saat 400 KK warga pelauw yang menjadi pengungsi ini pulang ke kampong Minggu 23 Agustus 2015,” lanjutnya.
Selang setengah jam kemudian terjadi bunyi alarm dan tiang listrik juga pelemparan terhadap para pengungsi. Akhirnya ratusan pengungsi itu dibawa ke perbatasan Desa Pelauw dan Kariuw oleh aparat keamanan dan menyuruh mereka untuk kembali ke lokasi pengungsian.
Padahal sebelumnya, menurut Talaohu, Forum Komunikasi Masyarakat Pelauw Rohomoni sudah beraudience dengan Dandim Kapolres termasuk Pemkab Maluku Tengah juga Pemda Maluku terkait rekonsiliasi masyarakat Pelauw.
Menyangkut penolakan di atas, Talaohu menilai, Pemkab Maluku Tengah dalam hal ini Abua Tuasikal dan Pemprov Maluku, tidak serius atau tidak punya niat baik untuk menyelesaikan masalah Pelauw.
“Kami kesal karena 400 lebih Kepala Keluarga asal Pelauw ini sudah tiga tahun hidup di lokasi pengungsian. Harusnya pemerintah turun tangan menyelesaikan masalah pelauw,” kesalnya.
Disisi lain, pembayaran bantuan per titik rumah sebesar 23 juta sudah dilakukan pemerintah sebelumnya. Namun upaya rekonsiliasi tidak dijalankan secara maksimal oleh pemerintah sendiri.
“Harusnya pembayaran titik rumah itu dilanjutkan dengan rekonsiliasi. Faktanya lain, rekonsiliasi tidak dijalankan maksimal baik oleh Pemda Maluku dan Pemkab Maluku Tengah,” tegasnya.
Harapannya, Pemkab Malteng dan Pemda Provinsi Maluku segera merekonsiliasi masyrakat Peluauw agar mereka bisa hidup rukun seperti sebelum konflik.
Pasalnya, pada level masyarakat bawah asal Desa Peluaw itu, sudah tidak ingin berkonflik. Dan hanya ingin kembali ke kampung halaman guna hidup rukun selamanya.
Sudah tiga tahun 400 KK warga masyarakat Pelauw hidup mengungsi dan dilanda aneka masalah. Contohnya, kata Talaohu, pendidikan para anak asal Pelauw yang hidup di dua lokasi pengungsian itu terberngkali atau tidak fokus. Begitu juga masalah kesehatan serta sandang dan pangan tidak memadai.
“Implikasi buruk dari semua problem ini tentu terhadap generasi muda Pelauw itu sendiri. Masa depan mereka akan tidak jelas, karena saat ini mereka hidup terlantar di lokasi pengungsian. Pemerintah tidak berupaya mengembalikan 400 KK itu ke kampung halaman mereka,” tegasnya.
MINGGU, 23 Agustus 2015
Jurnalis : Samad Vanath Sallatalohy
Foto : Samad Vanath Sallatalohy
Editor : ME. Bijo Dirajo