Undana

Menurut dia, semua warga negara sama dalam perlindungan hukum, tetapi melanggar hukum harus tetap ditindak sesuai hukum. Mengenai pasal 27 yang banyak dipersoalkan, dia mengatakan, dalam pasal 27 Perppu tidak bermakna bahwa melanggar hukum…

Kegagalan penetapan APBD bisa berdampak pada adanya sanksi kepada kepala daerah maupun DPRD yang tidak digaji selama enam bulan.

“Penetapan ABPB itu tugas rutin setiap tahun oleh Pemda dan DPRD, tapi kalau sampai batas waktu tidak dilakukan, itu berarti kelalaian dan itu mengkhianati kepentingan rakyatnya sendiri,” katanya, di Kupang, Minggu (29/12/2019).

Dia mengatakan, bayangkan seorang mantan napi koruptor boleh menjadi calon, jika terpilih, maka kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian adalah mantan napi koruptor.

“Pembatasan masa jabatan anggota DPR, DPD dan DPRD ini penting dilakukan, agar ada regenerasi,” kata Johanes Tuba Helan, di Kupang, Jumat (29/11/2019).

"Persoalannya ketika menuju tempat tertentu menjadi ini, jadi itu, ada banyak kepentingan. Ego sektoral masih menjadi persoalan yang luar biasa di negara kita," kata Ludji.

"Dengan edaran ini, terbukti kejaksaan belum bersih dalam penegakan hukum. Jadi selama ini, mereka memproses hukum para pejabat dengan cara melanggar hukum," kata Johanes Tuba Helan, di Kupang, Selasa (19/11/2019).