Peninjauan Kembali

Jaksa Agung, Sanitar ST Burhanuddin mengatakan, eksekusi bagi terpidana mati akan dilakukan, jika upaya hukum telah selesai dan putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkracht.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespon pengajuan Peninjauan Kembali (PK) 24 terpidana kasus korupsi. Saat ini mereka sedang mengajukan PK ke Mahkamah Agung (MA).

Abdullah mengaku, hingga saat ini dirinya belum menerima salinan putusan PK tersebut, hingga belum bisa menjelaskan secara lengkap perihal perimbangan hukum hakim MA mengabulkan PK swastanisasi air oleh Kementerian Keuangan.

"Ketika ada keputusan dari MA terkait dengan privatisasi, kami langsung menyiapkan tim untuk menyiapkan fase-fase transisinya dan sebetulnya sudah hampir final," ucap Anies.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tidak khawatir terhadap beberapa permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh sejumlah narapidana korupsi.