Menagih Ulang Komitmen Pemerintah Soal Konversi BBM Ke BBG

CENDANANEWS, Konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) untuk transportasi sejatinya menjadi salah satu upaya untuk memutus matarantai ketergantungan pada BBM.

Pemprov DKI Jakarta menggagas program Langit Biru dan Emisi Gas Buang melalui terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) No.141 Tahun 2007. Pergub pun mensyaratkan dalam waktu 5 tahun sejak dikeluarkan, kendaraan di DKI Jakarta untuk kendaraan Pemda dan angkutan umum harus menggunakan BBG.

Bagaimana realisasi dan apa saja kendalanya?

Menurut Wawan Setiawan, Direktur Utama PT. Cakra Nusantara Gas Indonesia (CNGI), ada dua hal yang perlu diperhatikan terkait kebijakan penggunaan gas untuk transportasi di DKI Jakarta. “Pertama, kebijakan ini membutuhkan dukungan pemerintah, terutama penyedia gas seperti Pertamina dan PGN, dan perijinan infrastruktur seperti pipa, SPBG dan lain semacamnya,” kata Wawan Setiawan. 

Ibarat main musik, lanjut Wawan, simfoninya harus sama. Dengan adanya sinergi tersebut, masyarakat pun tidak alergi untuk mengkonveksi kendaraan mereka yang semula menggunakan BBM ke gas, “Kedua, membutuhkan dukungan dari pabrikan-pabrikan mobil. Mereka harus mempersiapkan infrastruktur di dalam mobilnya supaya bisa digunakan BBG,” tandas Wawan sembari menambahkan dalam dua-tiga tahun ke depan, minimal 100-200 SPBG di DKI Jakarta. Sebab kalau tidak ada dukungan dari pabrikan mobil, orang pasti enggan beralih ke BBG.

Lanjut Wawan, faktor fluktuasi nilai harga rupiah terhadap dollar, “Untuk diketahui, trader swasta membeli dalam kurs dollar dan kita menjualnya dalam kurs mata uang rupiah. Dalam situasi tersebut, kerugian pun harus kita tanggung,” ungkap Wawan. Oleh sebab itu, Wawan berharap, ada intensif atau harga gas yang bisa digunakan juga harus harga gas yang sama dengan harga gas yang dikeluarkan Pertamina.

Sebagai trader, tentu Wawan melihat program konversi BBM ke BBG, yang kini masih berada pada tahapan wacana, sebagai peluang bisnis. “Kita mempunyai keinginan untuk membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar gas (SPBG) sendiri seperti layaknya SPBU Shell atau Total,” tegas Wawan. 

Kendati demikian, Wawan mengingatkan, seperti ghaibnya pihak swasta tentu memiliki tujuan komersialisasi atau mencari dukungan.

Jika kalangan swasta, lanjut Wawan, diharapkan untuk bisa membantu Pemerintah untuk membuat SPBG-SPBG swasta maka seyogyanya harganya diberikan harga yang bisa dimakan oleh masyarakat, seperti hasilnya BBM. Dengan ungkapan lain, harga gasnya terjangkau oleh masyarakat.

Apakah harga yang diberikan pemerintah kepada trader cukup tinggi?” Kita, pihak trader, umumnya diberi harga yang lumayan tinggi. Nah, sekarang bagaimana kita bisa memberi ke masyarakat (bisa dijual) kalau harganya sudah tinggi,” jawab Wawan. Dengan kenaikan harga BBM bersubsidi dari Rp.4500 dan harga gas Rp.3100 tentu hal ini juga menjadi pertimbangan dalam menentukan harga. 

Rupanya, apa yang dikeluhkan Wawan Setiawan diakui oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama, Basuki menilai, banyak pengusaha enggan berinvestasi di SPBG karena sistem yang dijalankan tidak menguntungkan mereka. Menurutnya, pengusaha SPBG wajib menjual gas dengan harga Rp 3,500. Padahal, mereka membeli gas dari Perusahaan Gas Negara (PGN) menggunakan mata uang dollar Amerika Serikat yang nilai tukarnya fluktuatif. 

Selain itu, lanjutnya, pengusaha SPBG juga wajib membeli gas sebanyak 900 kubik. Kalau laku lebih 900, kelebihannya wajib bayar lebih mahal tanpa subsidi. Siapa yang mau investasi kalau kayak gitu,” kata Basuki di Balaikota Jakarta.

Sementara itu, Non S.A. Purnomo, President Director Blue Bird, sangat mendukung upaya konversi BBM ke BBG untuk transportasi, “Setiap program pemerintah yang mendukung lingkungan hidup dan keberlangsungan sumberdaya alam kita dukung,” kata Noni A. Purnomo di Bekasi, Jawa Barat.

Namun, imbuh Noni, ada beberapa hal yang sangat kita perlukan untuk mengimplementasikan hal tersebut, yang pertama adalah suplay gas. Suplay-nya harus konsisten. Selama ini tidak konsisten? “Kalau di Jakarta sendiri belum konsisten,” tegas Noni. Kedua, lanjut Noni, tempat pengisiannya harus sangat banyak. “karena para pengemudi itu sudah capek. Kalau mereka harus pergi ke suatu tempat yang jauh lagi, itu namanya bukan penghematan BBM tapi inefisiensi,” kata Noni.

Ketersediaan SPBG yang memadai ini juga diungkapkan oleh Achdiat Atmawinata anggota Dewan Energi Nasional (DEN), “Kalau SPBG nya sudah ada, baru kemudian gasnya disiapkan. Kalau hal tersebut sudah ada mestinya kan gampang,” kata Achdiat,

Selain itu, Achdiat juga menegaskan komitmennya untuk turut mendorong kebijakan konversi BBM ke BBG. “Den juga mendorong untuk membangun sebuah mobil yang dedicated gas. Dan itu lebih cerdas, karena itu, kita berharap pemerintah untuk segera menyediakan infrastruktur,” tegas Achdiat sembari mengatakan pemerintah selayaknya mengalihkan subsidi BBM digantikan pada gas.

———————————————–

Rabu, 21 Januari 2015

Sumber : Majalah O&G Indonesia

Editor : Sari Puspita Ayu

———————————————–